Pembangunan Transportasi, DKI Dapat Kucuran Dana Rp 571 Triliun

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. MRT Jakarta resmi melakukan uji coba terhadap publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. MRT Jakarta resmi melakukan uji coba terhadap publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat bakal mengucurkan dana pembangunan infrastruktur transportasi untuk pemerintah DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menyetujui proposal anggaran sebesar Rp 571 triliun.

    "Proposal yang dibawa (pemerintah) Jakarta disetujui bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 triliun," kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

    Baca: Jokowi Minta Anies Integrasikan Lembaga Transportasi Jabodetabek

    Anies menuturkan anggaran itu diperuntukkan pembangunan infrastruktur transportasi di DKI. Contohnya adalah untuk perpanjangan jarak kereta moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT).

    Menurut Anies, panjang MRT yang kini baru sekitar 13 kilometer bakal diperpanjang menjadi 231 kilometer. PT MRT Jakarta telah menyelesaikan pembangunan MRT Fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI dengan panjang lintasan 15,7 kilometer. Pemda bakal melanjutkan pembangunan MRT Fase II. Peletakan batu pertama dilakukan pada 24 Maret 2019.

     Kereta LRT Jakarta terparkir di Stasiun Veledrom, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019. Pada saat uji coba ini pihak LRT menegaskan bahwa mereka masih berfokus mengejar sertifikasi dan perizinan SOP operasional dan perawatan kepada Kementerian Perhubungan. Kereta LRT Jakarta ini ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Rute MRT Fase II semula direncanakan membentang dari Bundaran HI ke Kampung Bandan, Jakarta Utara. Belakangan, rutenya diubah hanya sampai Kota, Jakarta Barat. Sebab, lahan di Kampung Bandan tak bisa digunakan karena berstatus dalam sengketa.

    Sejak rencana depo Kampung Bandan dibatalkan, beberapa lokasi pernah dicanangkan menjadi lokasi pengganti. Salah satunya kawasan Ancol dan Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ancol lebih dulu dihapus sebagai opsi lokasi depo. Belakangan, Taman BMW pun batal menjadi lokasi depo.

    Saat ini, PT MRT masih mengkaji depo MRT Fase II di kawasan Ancol. Sebelumnya rute itu disebut akan berparalel dengan proyek MRT Jakarta koridor East-West rute Cikarang-Balaraja. Panjangnya sekitar 80 kilometer.

    Baca: Anies Klaim Ketua DPRD Setuju Tarif MRT Sebelum 24 Maret

    Selain untuk MRT, Anies mengatakan bakal ada perpanjangan rute untuk LRT Jakarta. DKI juga berencana membangun infrastruktur air bersih. Namun ia belum mendetailkan konsep pembangunan tersebut. "Itu akan dikebut dalam 10 tahun," kata Anies.

    Jokowi juga menugaskan pemerintah DKI untuk membentuk badan pengelolaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek. Anies mengatakan pemerintah daerah bakal menggabungkan lembaga transportasi yang sudah ada dan bukan membentuk lembaga baru. Misalnya adalah mengintegrasikan PT Mass Rapid Transit, LRT Jakarta, PT Kereta Commuter Indonesia, dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Jokowi, kata Anies, menyebut penggabungan ini dengan istilah entitas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.