TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta belum menjelaskan secara teknis program naturalisasi sungai yang diinginkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bambang Hidayah menyatakan pemerintah DKI baru menyampaikan keinginan Anies agar pembenahan sungai di Ibu Kota tidak dengan normalisasi, tapi naturalisasi.
"Secara implisit, secara rinci memang belum ada. Belum memberikan ke kita ciri-ciri atau realisasinya," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Kamis, 21 Maret 2019.
Baca: Menteri PUPR Masalahkan Naturalisasi Sungai, DPRD Bela Anies
Bambang mengatakan pemerintah DKI hanya mengutarakan program naturalisasi secara lisan. Hal itu disampaikan dalam rapat dengan BBWSCC. Rapat itu membahas pembenahan sungai-sungai di Ibu Kota guna mengatasi banjir.
Menurut Bambang, pemerintah DKI ingin pembenahan sungai dilakukan secara natural. Artinya, BBWSCC tak perlu mengeraskan kiri dan kanan sungai dengan beton atau biasa disebut dengan normalisasi.
Pemerintah DKI, kata Bambang, menginginkan pengerjaan konstruksi sungai bersifat alamiah. Maksudnya, alat untuk menahan air agar tak meluber ke rumah warga itu, tidak menggunakan sheet pile, melainkan konstruksi alami seperti batu kali.
Baca: Menteri PUPR Tagih Penjelasan Anies Soal Naturalisasi Sungai
Bambang mengatakan konsep naturalisasi yang seperti itu baru bisa terealisasi jika sungai luas. Sedangkan lebar sungai Ciliwung sempit karena banyak berdiri permukiman di bantaran sungai.
Karena itu, Bambang memaparkan pihaknya tetap memilih menormalisasi Sungai Ciliwung. Dia tak bisa memaksakan naturalisasi di sungai yang lebarnya sempit.
Meski begitu, BBWSCC bisa menerapkan naturalisasi apabila kondisi sungai memungkinkan. "Kalau kita kan melihatnya kondisi yang ada di lapangan," ujar Bambang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan tidak mengetahui seperti apa konsep naturalisasi Anies. Dia telah meminta Anies untuk menjelaskan programnya itu. Anies telah mendisposisikan tugas dan meminta staf-nya membahas naturalisasi dengan pemerintah pusat. Namun, menurut Basuki, staf Anies malah tak paham naturalisasi yang diinginkan Anies.
Konsep naturalisasi sungai pertama kali dilontarkan Anies Baswedan saat mengunjungi kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 7 Februari 2018. Saat itu, Anies mengatakan naturalisasi sungai dapat menjadi solusi banjir sekaligus mempertahankan ekosistem sungai.
