Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menumpang bus Transjakarta lalu disambung ke kereta MRT dalam perjalanannya dari Monas ke Stasiun Bundaran HI, Lebak Bulus, lalu balik arah lagi ke Stasiun Istora Senayan, Kamis petang, 21 Maret 2019. Jokowi bukan hanya terlibat dalam uji publik MRT Jakarta, tapi sekaligus menjajal integrasi angkutan umum di ibu kota.
Baca:
Jokowi Beberkan Keluhan Penumpang Difabel di Kereta MRT Jakarta
Jokowi naik bus Transjakarta dari Halte Monas bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan rombongan. Dari sana, Jokowi menuju Stasiun MRT Bundaran HI yang berjarak sekitar satu kilometer. Ia lalu turun di pelican crossing untuk menuju stasiun kereta MRT.
"Hanya menyeberang 10 meter kan sudah sampai, ini terintegrasi namanya," kata Jokowi di Stasiun Istora, Jakarta Pusat, Kamis 21 Maret 2019.
Jokowi juga menjelaskan telah menggelar rapat bersama Anies, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, Bupati dan Wali Kota Bogor, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Gubernur Jawa Barat serta Banten untuk membahas soal integrasi kendaraan antarkota. Dari hasil rapat itu, Jokowi menjelaskan semua kota sepakat untuk mengintegrasikan moda transportasi.
Baca:
Jokowi Naik MRT ke Deklarasi Dukungan 10 Ribu Pengusaha
"Apa yang dibutuhkan (untuk integrasi) akan disiapkan, dikerjakan pemerintah pusat dan pemda, provinsi, maupun kabupaten," kata Jokowi.
Pejalan kaki menyebrang pada Pelican Crossing yang disediakan untuk pejalan kaki pengganti JPO di samping Halte Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 17 Desember 2018. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sebelumnya, Anies mengungkapkan kalau Presiden Jokowi telah menugaskan pemerintah DKI Jakarta untuk membentuk badan pengelolaan transportasi terintegrasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi meminta Anies untuk merampungkan pembuatan lembaga ini pada Juli 2019.
Baca:
Soal Operasional Seusai Peresmian, MRT Tunggu Keputusan DKI
Anies memaparkan, pengelolaan transportasi Jabodetabek akan menjadi satu arah di bawah kendali lembaga itu. Subsidi pun langsung diberikan untuk badan tersebut, bukan masing-masing BUMD atau BUMN transportasi. Terkait subsidi itu pula Anies mengungkapkan bahwa Jokowi setuju terhadap proposalnya yang senilai Rp 571 triliun.
