Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

70 Persen Industri di Tangerang Masih Gunakan Air Tanah

image-gnews
Ilustrasi air (pexels.com)
Ilustrasi air (pexels.com)
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang menyebutkan sekitar 70 persen dari 5.018 industri di wilayah itu masih menggunakan air tanah. Kondisi ini mengancam kelangsungan sumber daya air bersih sekarang dan masa yang akan datang. 

Baca: Penggunaan Air Tanah Berlebihan, Jakarta Bisa Tenggelam 

"Dampak besarnya saja sudah terlihat saat ini," ujarnya Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Budi Khumaedi dalam diskusi, Kamis 21 Maret 2019. Diskusi yang digelar bersama Aetra Tangerang itu dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia di Living World Alam Sutera.

Penggunaan air bawah tanah yang masif dan tak terkendali ini, kata Budi, telah menyebabkan banyak sumur sumur penduduk di Kabupaten Tangerang terkontaminasi zat besi dan instrusi air laut. "Instrusi air laut semakin tinggi, air sumur warga di beberapa kecamatan sudah tak layak untuk dikonsumsi," katanya. Ia menyebutkan salah satu kecamatan itu adalah Sepatan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur penggunaan air tanah untuk kalangan industri. Sebab kebijakan itu berada di tangan pemerintah Provinsi Banten. "Pengawasan dan pajak diambil alih Provinsi Banten," kata Budi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang saat ini hanya mengimbau agar industri tidak lagi menggunakan air tanah dan beralih menggunakan air perpipaan. Air perpipaan di Kabupaten Tangerang diolah oleh PDAM Tirta Kertas Raharja dan PT Aetra Air Tangerang.

Direktur Komersial dan Operasial PT Aetra Air Tangerang, Okta Ismojo mengatakan Aetra melakukan penyaringan secara berlapis dalam mengantisipasi adanya pencemaran tersebut. "Kami pastikan distribusi kepada pelanggan tak terganggu dan kualitas yang diberikan tetap yang terbaik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai perusahaan air bersih yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang sejak 2005,  Aetra Tangerang telah melayani 71 ribu pelanggan di delapan kecamatan yang menjadi wilayah konsensi kerja sama. Delapan kecamatan itu adalah, Sepatan, Sepatan Timur, Pasar Kemis, Sindang Jaya, Cikupa, Balaraja, Sukamulya dan Jayanti.

Aetra Tangerang menggunakan sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Air bersih diolah di Water Treatment Plan di Sepatan.

Menurut Okta, dampak dari tingkat pencemaran yang disumbang oleh industri, menyebabkan kualitas air tanah memburuk. "Jika pemanfaatan air tanah tidak dikendalikan bisa sampai seperti Jakarta," kata Okta.

Baca: Pemkot Depok Bakal Naikkan Pajak Air Tanah

Di Kabupaten Tangerang, kata Okta, jumlah perusahaan yang menggunakan air tanah sangat banyak dan tidak sebanding dengan yang menggunakan air perpipaan. "Pabrik yang produksi dalam jumlah besar pakai air tanah. Sumur resapan tidak ada, biopori tidak ada maka air tanah akan habis," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

1 hari lalu

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat melakukan pemusnahan barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan di pergudangan kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Zulhas Musnahkan 11 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 9,3 Miliar, Apa Saja?

Zulhas memimpin pemusnahan barang impor ilegal yang didapat dari pengawasan post border. Adapun total nominal barang itu mencapai Rp 9,3 miliar.


Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

2 hari lalu

Salah satu akses baru yang disiapkan untuk warga Teluknaga Kabupaten Tangerang ke kawasan PIK 2. TEMPO/JONIANSYAH hARDJONO
Koneksikan Akses ke PIK 2 dengan Jalan Pesisir Utara, Kabupaten Tangerang Gelontorkan Dana Rp 40 Miliar

Pada 2023, anggaran Rp 30 miliar telah digelontorkan untuk peningkatan kapasitas jalan penghubung wilayah Utara Kabupaten Tangerang dengan PIK 2.


PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

2 hari lalu

Suasana pasir putih di kawasan Aloha PIK, Tangerang, 6 Agustus 2023. Aloha Pasir Putih menawarkan menghadirkan nuansa khas Bali atau Hawaii dengan hamparan pasir putih. TEMPO/Fajar Januarta
PIK 2 Jadi Proyek Strategis Nasional, Kabupaten Tangerang Siapkan Sistem Jaringan Jalan Baru

PIK 2 merupakan pengembang yang akan membangun kawasan reklamasi seluas 9.000 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang.


Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

4 hari lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ketika ditemui di Smesco Jakarta pada Kamis, 30 November 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Menteri Teten Masduki: Industri Knalpot Aftermarket Punya Potensi Ekonomi Besar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan industri knalpot aftermarket punya potensi ekonomi besar.


Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

6 hari lalu

Ilustrasi mobil kecelakaan tunggal. thebalance.com
Kecelakaan Maut di PIK 2, Pajero Seruduk Mobil Towing di Jembatan Tokyo hingga 2 Orang Tewas dan 3 Luka-luka

Insiden kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan satu sekuriti dan sopir mobil towing meninggal itu terjadi di arah Apartment Tokyo PIK 2.


AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

6 hari lalu

Ilustrasi fintech. Shutterstock
AFPI Jamin Debt Collector Fintech Lending Punya Kode Etik dan Sertifikasi

AFPI menjamin penagih utang dalam industri fintech lending sudah bersertifikat.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

8 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Antara
THR dan Gaji ke-13 ASN Dinilai Tak Efektif Kerek Perekonomian, Ekonom: Perbaiki Upah Pekerja Sektor Industri dan Jasa

Ekonomi CORE Eliza Mardian mengatakan, THR dan gaji ke-13 ASN tak berdampak signifikan bagi perekonomian.


Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di Depok

11 hari lalu

Warga antre mendapatkan air bersih dari mobil tanki air di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 13 November 2019. Sejak awal September 2019 lalu, sejumlah wilayah di Cipayung, Jakarta Timur dilanda krisis air bersih dan hingga kini masyarakat terdampak masih mengandalkan bantuan pasokan air bersih yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ANTARA
Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di Depok

Tim mahasiswa UI mendapat pendanaan untuk proyek solusi air bersih di Cipayung. Disesuaikan dengan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs.


Tim Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di TPA Cipayung

11 hari lalu

Tim Proyek Aquinas GWB Program SEG. Kiri-Kanan: M. Rizki Setiawan, Annesa Hanabila, Stella Eulia Andoko, Michael Partogi. (Dol Humas UI)
Tim Mahasiswa UI Raih Pendanaan Internasional untuk Atasi Krisis Air Bersih di TPA Cipayung

Tim mahasiswa UI akan melakukan eksplorasi kondisi air tanah serta mengedukasi masyarakat setempat mengenai pentingnya air bersih.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

12 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.