Anies Ingin Kendalikan Pengelolaan Wisata di Kepulauan Seribu

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat, 22 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa masyarakat Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jumat, 22 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Anies Baswedan menginginkan pengelolaan wisata di Kabupaten Kepulauan Seribu dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya, agar pengelolaan hanya melalui satu pintu dan masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan Pemprov DKI. 

    Baca: Dukung Pariwisata, 3 Dermaga Kepulauan Seribu Direvitalisasi

    "Banyak badan dan instansi yang mau terlibat dalam urusan Kepulauan Seribu,” kata Anies di Pulau Pramuka, Jumat, 22 Maret 2019. “Tapi seperti yang diarahkan kemarin, saya tegas saja, yang pegang adalah Pemprov DKI."

    Anies menjelaskan, saat ini Kepulauan Seribu telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi pariwisata atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Hal itu yang membuat banyak instansi dan badan yang ingin terlibat dalam pengelolaan. "Masyarakat bertanya-tanya, mana ini, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional? Nanti, insya Allah, kami bicara dengan pemerintah pusat," ujar Anies. 

    Pengembangan wisata yang tak terlalu signifikan di Kepulauan Seribu, juga disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Muhamad Taufik saat Musrenbang. Taufik mempertanyakan pengembangan wisata pernah dijanjikan Anies itu. "Pengembangan potensi wisata Kepulauan Seribu juga jadi pertanyaan dewan," kata Taufik. 

    Selain wisata, Taufik juga menyampaikan keluhan masyarakat soal Kepulauan Seribu. Di antaranya adalah soal konektivitas penduduk di 11 pulau yang belum memiliki transportasi reguler.

    Selain itu juga ada keluhan tentang air bersih, pengelolaan limbah, penanganan sampah, makin padatnya permukiman, suplai kebutuhan pokok yang tergantung dari daratan Jakarta, destinasi ekowisata bahari yang belum terkelola maksimal, belum terjangkau listrik di pulau resort, dan belum optimal sarana seperti dermaga dan perbankan di seluruh pulau.

    Baca: Viral Penyu Mati di Kepulauan Seribu, DKI Teliti Sampel Air

    Taufik berharap melalui Musrenbang kali ini permasalahan di Kepulauan Seribu itu dapat terselesaikan. "Memang ini agak sulit untuk diselesaikan, tapi ini lah temuannya," kata Taufik. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.