Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Dipecat Karena Pro Prabowo-Sandi, BPN Beri Bantuan Hukum

image-gnews
Calon Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kebangsaan di Cikopok, Kota Serang, Banten, Sabtu 16 Maret 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Calon Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kebangsaan di Cikopok, Kota Serang, Banten, Sabtu 16 Maret 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Iklan

TEMPO.COTangerang - Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan bantuan hukum terhadap enam orang guru dipecat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten E. Kosasih Samanhudi pada 19 Maret 2019.

Baca juga: Guru Honorer Dipecat Karena Stiker Prabowo-Sandi Mengaku Syok

Enam guru itu adalah pengajar di SMAN 9 Kabupaten Tangerang di Kronjo, terdiri dari tiga orang guru laki-laki dan tiga orang guru perempuan yang mengajar mata pelajaran matematika dan olahraga.

Sekretaris Jenderal Presidium Prabowo Presiden 2019 Provinsi Banten Turidi Susanto mengatakan saat ini BPN  tengah menyiapkan tim advokasi untuk membantu guru honorer yang dipecat itu.

"Sedang disiapkan, pemecatan  guru itu menimbulkan empati relawan, termasuk gerakan aksi solidaritas," kata Turidi kepada Tempo, Sabtu, 23 Maret 2019.

Turidi mengatakan, Ketua  Presidium Prabowo Presiden  2019 Provinsi Banten Buchori Al'aroby telah menuliskan surat terbuka kepada Gubernur Banten Wahidin Halim .

Ini surat Buchori itu intinya memuat rasa keprihatinan dan mempertanyakan kenapa pemecatan itu dilakukan dengan gegabah. "Bang aji...saya meyakini bahwa langkah yang diambil dinas terkait adalah terlalu terburu buru bahkan cenderung gegabah, karena seharusnya diberi peringatan terlebih dahulu atau minimal ada sangsi yang lebih manusiawi selain kata pecat," ujar Buchori dalam suratnya.

"Kita liat dengan mata telanjang bang jangan tenaga honorer, pegawai negeri bahkan pejabat  sekelas camat, wali kota, bupati bahkan gubernur terang- terangan kampanye 01 tapi santai santai aja nggak ada sangsi, bisa jadi para guru honorer tersebut melihat fenomena tersebut," ujarnya.

Belum ada tanggapan Gubernur Banten Wahidin Halim atas  surat terbuka terkait pemecatan enam guru honorer itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kesempatan terpisah, Wahidin Halim  mengatakan  Pemerintah Provinsi Banten meyakini bahwa ada unsur kesengajaan dengan target untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Apalagi lokasi di dalam ruang sekolah merupakan pelanggaran terhadap UU Pemilu.

"Lalu kenapa dipecat? Karena  keenam orang tersebut dianggap tidak netral dan melanggar ketentuan," kata Wahidin kepada Tempo, Sabtu, 23 Maret 2019.

Wahidin pun  menyatakan pemecatan itu sudah sesuai kadar kesalahan,"kasus ini kan jelas banget pelanggarannya. Apa dibiarin mereka foto dishare lalu viral,"ujar Wahidin Halim.

Badan Pengawas Pada (Bawaslu) Provinsi Banten telah mensupervisi  kepada Panwaslu  Kabupaten Tangerang danPanwascam Kronjo yang tengah melakukan klarifikasi, pengumpulan data dan nanti akan diplenokan berkaitan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan keenam guru honorer itu.

Keenam guru itu sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu pada Kamis, 21 Maret  2019 selama lebih kurang  3,5 jam dimulai pukul 17.30 hingga pukul 21.00. Adapun keesokan harinya, Jumat 22 Maret 2019, Kepala SMAN9 Kabupaten Tangerang juga diperiksa Panwascam Kronjo.

Baca juga: Foto Guru Dukung Prabowo - Sandi Viral, Kepala Sekolah Diperiksa

Ihwal guru dipecat yang mengajar di SMAN 9 Kabupaten Tangerang itu karena  mereka berswafoto. Dalam foto itu  enam guru honorer yang memakai seragam dinas safari berwarna coklat dengan logo Provinsi Banten, berpose dua jari dan pamer stiker calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono hadiri rapat perdananya dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

48 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

48 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.


AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

56 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja perdana ke lokasi pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian ATR/BPN
AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.


Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

24 Februari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kiri) mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Jumat, 23 Februari 2024. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendampingi Jokowi untuk pertama kali dalam kunjungan kerjanya ke daerah. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Pekan Depan AHY Akan Berkunjung ke IKN dan Resmikan Gerai Layanan Sertifikat Elektronik di Bali

Menteri ATR sekaligus Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dijadwalkan berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pekan depan.


AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

22 Februari 2024

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri karena menjadi cawapres 2024. Sementara AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). TEMPO/Subekti.
AHY jadi Menteri ATR, Walhi: Penunjukkannya seperti Membagi Jatah Kue

Walhi mengatakan pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN semakin menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan menteri di RI masih jauh dari harapan.


Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Dari Airlangga, Zulhas Hingga Elit Koalisi Prabowo Dukung AHY jadi Menteri ATR

Jokowi resmi AHY sebagai menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Simak dukungan para politikus ke AHY yang kini menjadi Menteri ATR dan Kepala BPN.


Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN yang baru, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN. TEMPO/Subekti
Pesan Hadi Tjahjanto kepada AHY yang Baru Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN: Gebuk Mafia Tanah, Nggak Usah Takut

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membeberkan sejumlah pesan kepada Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang kini menggantikan dirinya.


Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

19 Februari 2024

Nirina Zubir mendapatkan kembali sertifikat tanah milik keluarganya yang sempat dikuasai oleh mafia tanah, Selasa, 13 Februari 2024. Foto: Instagram/@nirinazubir_
Belajar dari Nirina Zubir Dapatkan Kembali 4 Sertifikat Tanah, Berikut Tahapan Mengurusnya

Nirina Zubir berhasil dapatkan kembali sertifikat tanah yang dikuasai mafia tanah. Bagaimana syarat dan tahapan mengurus sertifikat tanah?


Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo memperlihatkan sertifikat ketika memberikan sambutan saat penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Pengasih, Kulonprogo, DI Yogyakarta, Jumat 30 Januari 2020. Presiden menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk masyarakat yang berasal dari seluruh DI Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Jokowi Cerita Alasan Genjot Program Sertifikat Tanah: Agar Tak Ada Lagi Namanya Sengketa-sengketa..

Presiden Jokowi menceritakan alasan pemerintahannya menggenjot program pembagian sertifikat tanah.