MRT Jakarta Diresmikan, Begini Cara Mendaftar Naik Ratangga

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengantre untuk menaiki kereta MRT Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Ahad 24 Maret 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Warga mengantre untuk menaiki kereta MRT Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Ahad 24 Maret 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - MRT Jakarta membuka kuota 80 ribu penumpang untuk masyarakat yang ingin menjajal ratangga setelah resmi beroperasi. Mereka yang berminat harus mendaftar secara online di situs ayocobamrt.com.

    Baca: Peresmian MRT Jakarta, Anies Baswedan: Keputusan Tarif Besok

    "Kami buka dari jam 11.00-17.00 hari ini," kata William seusai menghadiri peresmian MRT di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad, 24 Maret 2019.

    William menuturkan MRT telah diuji publik sejak 12 Maret lalu. Awalnya, MRT membuka kuota 285.600 penumpang selama 13 hari. Namun, minat masyarakat yang ingin merasakan naik ratangga ternyata cukup tinggi. Karena itu manajemen memutuskan untuk menambah kuota menjadi 407.040 penumpang.

    Pada Senin lalu, jumlah penumpang yang ikut uji coba telah mencapai 50 ribu orang per hari. "Sekarang kuota ditambah karena minat masyarakat tinggi. Mereka cukup antusias untuk merasakan naik MRT," kata William.

    William berharap masyarakat yang menggunakan MRT bisa menjaga ketertiban dan kebersihan kawasan stasiun dan kereta. Menurut dia, dengan menunjukkan budaya ber-transportasi yang baik akan menciptakan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. "Kalau belum bisa menjaganya, kita sebagai bangsa Indonesia belum bisa naik kelas," ujarnya.

    Baca juga: Anies Sebut Ahok Saat Peresmian MRT Jakarta, Ini Reaksi Warga

    William mengimbau masyarakat bisa terus menjaga dan merawat MRT Jakarta sebagai transportasi milik bersama. "Mari berprilaku baik dan santun dan ikuti aturan MRT."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.