13 Pegawai Kota Bekasi Dipecat Karena Korupsi, Siapa Saja?

Pusat Pemerintah Kota Bekasi dan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi, 2018. Tempo/Ali Anwar

TEMPO.CO, Bekasi - Sebanyak 13 pegawai negeri sipil di Kota Bekasi dipecat secara tidak hormat karena tersandung kasus korupsi. Mereka tak lagi menyandang status sebagai aparatur sejak 1 Maret 2019, dan hak-haknya ketika masih menjadi pegawai pemerintah dihentikan.

Baca juga: Putri Duyung Ancol Pakai Kemben, Pengelola Klaim Sudah Lama

"Sementara jabatan yang ditinggalkan diisi oleh pelaksana tugas," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Karto, Senin, 25 Maret 2019.

13 pegawai itu terdiri dari beberapa pejabat dan staf. Pejabat itu adalah Kepala Bagian Tata Usaha Heri Suparjan. Camat Bantargebang Nurtani, Staff Ahli Setda Kota Bekasi Roro Yoewati, Sekretaris Lurah Jatirasa Timur Malaka, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  Heri Ismiraldi.

Sedangkan di posisi staf adalah Masna BA, Rusdi, Agus Sofyan yang bertugas di Setda Kota Bekasi; anggota Satpol PP, Mita Susilawati dan Toni Hermanto; Tenaga Pengajar Sekolah Dasar, Herman; staf di Disnaker Iin, dan pegawai pelaksana di Keluarah Jati Rasa, Linan.

Beberapa kasus yang menjerat mereka seperti yang dialami oleh Nurtani ketika masih menjabat sebagai Camat Bantargebang. Dia dianggap korupsi lahan TPU Sumubatu. Adapun kasus yang menjerat Roro Yoewati ketika masih menjabat di Badan Kepegawaian berupa dana pendidikan dan pelatihan.

Menurut Karto, sanksi yang diberikan terhadap pegawai di Kota Bekasi itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) KemenPANRB, Kemendagri, dan BKN dengan Nomor 182/6597/SJ, dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan digulirkan kepada seluruh PPK instansi pusat dan daerah.

Baca juga: Dugaan Pencemaran Nama Baik, Nikita Mirzani Diperiksa Polda

Selain itu dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf b, ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. "Putusan sudah sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung," ujar Karto.






Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

1 jam lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

18 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

19 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

22 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

22 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

1 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

2 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

2 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

2 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.