Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Kebakaran Besar di Jakarta Barat, Anies Bakal Intervensi Warga

image-gnews
Petugas pemadam kebakaran mendinginkan sisa kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, Ahad, 17 Maret 2019. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik pada Minggu dini hari tersebut menghanguskan sekitar 305 rumah. ANTARA
Petugas pemadam kebakaran mendinginkan sisa kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, Ahad, 17 Maret 2019. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik pada Minggu dini hari tersebut menghanguskan sekitar 305 rumah. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan  intervensi kebiasaan penduduk di Jakarta Barat menggunakan peralatan elektronik untuk mengatasi risiko kebakaran.

Baca: Pesan Anies Baswedan Saat Tengok Korban Kebakaran di Taman Sari

Rencana itu hendak digulirkan Anies setelah kebakaran besar berulang kali terjadi di Jakarta Barat. Kebakaran besar terakhir yang menyebabkan 2.000 orang harus mengungsi karena kehilangan rumah mereka terjadi di Krukut, Taman Sari, pertengahan Maret ini.     

Menurut Anies, warga Jakarta, khususnya Jakarta Barat perlu mendapat masukan tentang manajemen kabel elektronik agar kebakaran akibat korsleting listrik tak terjadi. 

"Risiko pemasangan banyak kabel di satu outlet listrik, mungkin nggak banyak yang tahu, tapi itu risiko kebakaran," ujar Anies di Gedung Wali Kota Jakarta Barat, Selasa, 26 Maret 2019. "Nanti akan kami intervensi agar melakukan perbaikan."

Anies menjelaskan intervensi kebiasaan masyarakat terhadap manajemen kabel menjadi cara yang relatif cepat untuk mencegah kebakaran. Sambil, kata Anies, Pemprov DKI menertibkan permukiman kawasan penduduk. 

"Pencegahan kebakaran dengan penataan kampung padat mungkin perlu waktu cukup panjang, tapi pengaturan listrik bisa disegerakan," ujar Anies. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi menjelaskan selama menjabat kurang lebih setahun, telah terjadi lima kali kebakaran besar di wilayahnya. Menurut dia, kebakaran di wilayahnya sering terjadi karena kurang pahamnya masyarakat terhadap penyebab dan penanganan kebakaran. 

"Di setiap RW ada Alat Pemadam Api Ringan, tapi saat kebakaran malah nggak digunakan. Alasannya karena alatnya sudah lama," ujar Rustam. 

Melihat fakta itu, Rustam mengatakan perlu ada upaya mendidik masyarakat cara menangani kebakaran. Salah satunya dengan cara memberdayakan dan menguatkan pemahaman masyarakat soal penyebab kebakaran. 

Baca: Kebakaran di Taman Sari, Damkar Duga Akibat Korsleting Listrik

Selain itu, Rustam mengatakan fasilitas hydrant sering tak ada di lokasi rawan kebakaran. Sehingga pasukan pemadam kebakaran kerap sulit menemukan sumber air. "Saya minta ke dinas terkait untuk menyediakan hydrantnya. Kalau pun tidak ada hydrant, setidaknya setiap mobil pemadam datang ga kesulitan air," kata dia. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

9 jam lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.


Langkah Penting yang Harus Dilakukan Penumpang saat Kondisi Darurat di Kapal Pesiar

2 hari lalu

Ilustrasi kapal pesiar. Freepik.com/Chandlervid85
Langkah Penting yang Harus Dilakukan Penumpang saat Kondisi Darurat di Kapal Pesiar

Ada beberapa hal yang perlu diketahui penumpanh kapal pesiar saar mengalami kondisi darurat


Diduga Tersambar Petir Corong Asap Kapal Pesiar Terbakar

2 hari lalu

Kapal pesiar Carnival Freedom. Instagram.com/@carnival
Diduga Tersambar Petir Corong Asap Kapal Pesiar Terbakar

Imbas dari terbakarnya corong pembuangan kapal pesiar Carnival Freedom dua pelayaran berikutnya dibatalkan


Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

Masalah bansos perlu diuraikan oleh Pemohon sebagai kritik dalam kacamata electoral justice system.