TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis renegosiasi tarif MRT dan LRT dengan DPRD DKI Jakarta akan selesai sebelum 1 April 2019 atau hari pertama pengoperasian komersial MRT.
"Kami masih ada waktu, toh ini masih belum beroperasi secara komersial jadi saya masih akan bicara dengan dewan, mudah-mudahan sesegera mungkin," kata Anies di Gedung Wali Kota Jakarta Barat, Selasa, 26 Maret 2019.
Baca: Anies Curiga Tarif MRT Lebih Murah Karena Mau Pemilu
Anies menjelaskan setelah ada kesepakatan tarif antara Pemprov DKI dan DPRD, maka ia akan segera membuat keputusan gubernur (Kepgub) untuk tarif tersebut. Ia yakin di sisa waktu yang kurang dari satu pekan, pihaknya mampu merenegosiasi tarif itu.
Pada Senin, 25 Maret kemarin, DPRD DKI Jakarta telah menentukan tarif MRT sebesar Rp 8.500 untuk per 10 kilometer dan LRT Rp 5.000 flat. Besaran tarif itu lebih kecil dari usulan Pemprov DKI, yakni MRT Rp 10.000 rata-rata dan LRT Rp 6.000 flat. Penentuan tarif itu dewan putuskan setelah menggelar rapat pimpinan gabungan dengan legislatif dan eksekutif.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang memimpin jalannya sidang, menjelaskan alasan penentuan tarif MRT sebesar Rp 8.500 dan LRT sebesar Rp 5.000 merupakan perpaduan usulan tarif Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dengan BUMD.
Baca: Alasan DPRD Tentukan Tarif MRT di Bawah Usulan Pemprov DKI
DTKJ mengusulkan tarif terintegrasi Rp 12.000 untuk MRT dan Rp 10.800 untuk LRT. Sementara BUMD mengusulkan tarif Rp 8.500 dan Rp 10.000 untuk tarif MRT serta Rp 5.000 dan Rp 7.000 untuk LRT. "Kami ambil jalan tengah," kata Prasetio.
Usai keputusan tarif MRT itu diketok Dewan, Anies langsung mengontak Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Harapannya, besaran tarif masih bisa dinegosiasikan sebelum MRT Jakarta mulai beroperasi komersil 1 April mendatang.
