TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menolak pernyataan Gubernur Anies Baswedan bahwa keputusan tentang tarif MRT bermuatan politis menjelang pemilu. Sebelumnya, DPRD DKI memutuskan tarif itu lebih murah dari usulan Pemerintah Provinsi DKI.
Baca berita sebelumnya:
Anies Curiga Tarif MRT Lebih Murah Karena Mau Pemilu
Gembong menilai itu hanya kecurigaan Anies. Dia mengaku menyadari kereta MRT sebagai transportasi massal yang lama dirindukan warga Jakarta sehingga perlu dipastikan bisa dimanfaatkan lewat penetapan tarif yang murah.
"Kami enggak ada urusan dengan itu, sama sekali tidak ada urusan dengan konteks Pemilu," katanya saat dihubungi, Selasa 26 Maret 2019.
Presiden Jokowi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan beberapa menteri Kabinet kerja meresmikan MRT Jakarta, di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase I Bundaran HI - Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer resmi beroperasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Gembong menjelaskan, saat proses pembuatannya pun, proyek MRT Jakarta bukan bertujuan untuk kepentingan pemilu. Tapi untuk menghadirkan moda transportasi modern bagi masyarakat Jakarta. Dia menyarankan Anies berpikir lebih luas.
Baca:
Nego Alot Tarif MRT Anies dan DPRD DKI, Sempat Diusulkan Skema Diskon
"Jangan terlalu pendek," katanya sambil menambahkan, "Kita berpikir Jakarta ini perlu (berpikir) komprehensif, tidak bisa sepotong begitu."
