Ribut Penetapan Tarif MRT, Kemendagri Singgung Mandat Ketua DPRD

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan tarif MRT baru usai renegosiasi di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyebut, setiap keputusan yang berubah harus dibahas lagi dalam rapat pimpinan, termasuk soal penetapan tarif MRT (kereta mass rapid transit) di Jakarta yang menjadi polemik.

Menurut dia, gubernur dan ketua DPRD bisa saja berkonsultasi lagi setelah rapat. Asalkan ketua DPRD telah mendapat mandat dari anggota dewan untuk memutuskan bahwa ada kesepakatan yang diubah.

Baca : Soal Tarif MRT, Fraksi PDIP: Keputusan Rapat Itu Bukan Kitab Suci

"Apakah sudah ada otorisasi kepada ketua untuk memutuskan hal-hal yang mewakili kepentingan DPRD. Sepanjang anggota DPRD-nya oke-oke saja, saya kira tidak ada masalah," kata Akmal saat dihubungi, Kamis, 28 Maret 2019.

Akmal tak mengetahui bagaimana mekanisme yang dijalani Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi hingga bisa membuat kesepakatan baru soal tarif dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Hanya saja, keputusan Prasetio harus merepresentasikan seluruh anggota dewan.

Akmal menuturkan, tata kelola pengambilan keputusan di DPRD diatur dalam tata tertib dewan. "Coba lihat tata tertibnya tentang konsultasi lanjutan DPRD dengan gubernur," ucap Akmal.

Kebijakan publik yang dibuat gubernur, tutur Akmal, harus dikonsultasikan dengan dewan untuk disetujui. Hal itu diatur dalam Pasal 65 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun tahapan tertinggi di DPRD dalam menetapkan keputusan ada pada rapat paripurna. "Tentunya jika berbeda, perlu konsultasi lanjutan antara gubernur dan DPRD sebagai representasi publik," ucap Akmal.

Simak pula :
Terancam Digugat Soal Tarif MRT, Ini Jawaban Anies Baswedan

Pada Selasa, 26 Maret 2019, Anies dan Prasetio sepakat besaran tarif MRT sesuai usulan pemerintah daerah, yakni rata-rata Rp 10 ribu. Itu artinya, tarif MRT bergantung pada jarak tempuh dengan angka terendah Rp 3 ribu dan tertinggi Rp 14 ribu.

Padahal, sehari sebelumnya rapimgab dewan sepakat nilai tarif MRT yang melintas melayang dan bawah tanah itu Rp 8.500 per 10 kilometer. Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Bestari Barus bersikukuh kesepakatan dalam rapimgab tak bisa diubah begitu saja. Bahkan, dia menganggap kesepakatan Anies dan Prasetio tidak sah.






Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

1 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

3 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

2 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

2 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

3 hari lalu

Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebagian besar kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan peralatan kelistrikan sesuai standar yang ada.


Permudah Pembelian Tiket, MRT Jakarta Kembangkan Aplikasi Bersama BCA Digital

3 hari lalu

Permudah Pembelian Tiket, MRT Jakarta Kembangkan Aplikasi Bersama BCA Digital

PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama BCA Digital "blu" berkolaborasi meluncurkan layanan bank as a service (BaaS) di aplikasi MRT-J, Senin 30 Januari 2023.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

4 hari lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Dirut MRT Minta Tarif Integrasi Rp10 RIbu Dievaluasi, Dishub DKI: Tetap Dilanjutkan

5 hari lalu

Dirut MRT Minta Tarif Integrasi Rp10 RIbu Dievaluasi, Dishub DKI: Tetap Dilanjutkan

Dirut MRT Jakarta minta tarif integrasi Rp 10 ribu dievaluasi karena banyak warga yang menyambung dengan angkutan online


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

6 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?