Anies Tunggu Surat dari DPRD untuk Terbitkan Pergub Tarif MRT

Editor

Suseno

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengumumkan tarif MRT baru usai renegosiasi di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar hukum penentuan tarif MRT hingga saat ini belum diterbitkan. Padahal MRT Jakarta dipastikan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Maret 2019.

Baca: DPRD DKI Putuskan Tarif MRT Rp 8.500 dan LRT Rp 5.000

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, untuk menerbitkan Pergub harus ada surat dari DPRD. Saat ini dia masih menunggu surat itu. "Nanti begitu surat dari dewan ada, kami buat Pergub-nya," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

Penetapan tarif ini menjadi polemik setelah pemerintah dan Dewan memiliki persepsi yang berbeda tentang tarif MRT.  Awalnya, pemerintah mengusulkan tarif rata-rata Rp 10 ribu dengan memperhitungkan jarak antarstasiun. Namun dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD ditetapkan tarif sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer.

Sehari setelah rapimgab, Anies menyambangi ruang kerja Prasetio di lantai 10 Gedung DPRD. Hadir dalam rapat itu Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD Santoso. Anies hendak menjelaskan maksud tabel perhitungan tarif MRT yang diusulkan pemda. Usai pertemuan itu menyatakan  Prasetio menyetujui skema tarif yang diusulkan pemerintah daerah. Prasetio dan Anies membubuhkan tanda tangan di atas selembar kertas berisikan tabel tersebut.

Baca: Ribut Penetapan Tarif MRT, Kemendagri Singgung Mandat Ketua DPRD

Belakangan, kesepakatan Anies dan Prasetyo itu mendapat protes dari sejumlah anggota fraksi DPRD. Mereka menilai kesepakatan itu tidak legal karena diputuskan di luar rapimgab. Anggota Dewan meminta agar rapimgab digelar ulang untuk membahas kembali tarif MRT






Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

18 jam lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

1 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun, Anggaran Program Prioritas Heru Budi tidak Dipangkas

Kepala BPKD Jakarta menyatakan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono dalam RAPBD DKI 2023


Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

2 hari lalu

Sudirman Said Masih Jadi Komisaris Utama Transjakarta, Pengunduran Diri Tunggu Persetujuan RUPS

Sudirman Said masih menjabat sebagai Komisaris Utama Transjakarta. Belum ada persetujuan RUPS soal pengunduran diri. Aktif di tim Anies Baswedan.


PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

2 hari lalu

PAN Bantah Relawan Amanat Indonesia Pendukung Anies Baswedan Terafiliasi dengan Partai

Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan pendirian relawan pendukung Anies Baswedan, ANIES, tak terafiliasi dengan partainya.


Residu Proyek JIS Anies Baswedan, Warga Kampung Susun Bayam Belum Sepakat dengan Jakpro

2 hari lalu

Residu Proyek JIS Anies Baswedan, Warga Kampung Susun Bayam Belum Sepakat dengan Jakpro

Asep Suwanda, warga Kampung Susun Bayam mengatakan belum ada kesepakatan dengan Jakpro mengenai kapan warga bisa menempati rusun KSB.


Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

2 hari lalu

Diresmikan Anies Oktober, Kampung Susun Bayam Baru Bisa Ditempati Warga Maret 2023

Sekitar 123 keluarga terkatung-katung karena tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam di Jakarta Utara


Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

2 hari lalu

Nama Anies Baswedan Masuk 9 Capres PAN, Alasan Amanat Indonesia Dibentuk

Amanat Indonesia nekat mendeklarasikan tim relawan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, walaupun berseberangan dengan sikap PAN


Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

2 hari lalu

Pendiri PAN Bentuk Amanat Indonesia, Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Sekelompok orang pendiri PAN mendirikan tim relawan Amanat Indonesia atau ANIES untuk mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024.


Top Nasional: Ketua KAHMI Dorong Anggotanya Sukseskan Anies Baswedan di Pilpres, Gempa Susulan di Cianjur Kagetkan Warga

2 hari lalu

Top Nasional: Ketua KAHMI Dorong Anggotanya Sukseskan Anies Baswedan di Pilpres, Gempa Susulan di Cianjur Kagetkan Warga

Ketua KAHMI Jaya, Mohamad Taufik, mendorong organisasinya agar menyukseskan pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024


PLN Bicara Biaya dan Risiko Kabel Ditanam di Tanah Seperti Program SJUT Anies Baswedan

2 hari lalu

PLN Bicara Biaya dan Risiko Kabel Ditanam di Tanah Seperti Program SJUT Anies Baswedan

PLN mengungkap sejumlah kendala biaya dan risiko bila menanam kabel di tanah seperti program SJUT yang gencar dijalankan di era Anies Baswedan.