Fraksi PKS Yakini Pembahasan Cawagub DKI Setelah Pemilu

Editor

Suseno

Cawagub DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menjalani fit and proper test di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta, Ahad, 27 Januari 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPRD Jakarta Abdurrahman Suhaimi meyakini pembahasan cawagub DKI baru dimulai setelah Pemilu 17 April 2019. Alasannya, seluruh anggota DPRD saat ini tengah disibukan dengan agenda kampanye. "Teman-teman lagi enggak konsen, kemarin paripurna bahas PAW (pergantian antarwaktu) saja enggak qourum , apa lagi wagub," ujar Suhaimi, Jumat, 29 Maret 2019. 

Baca juga: Cawagub DKI, Ahmad Syaikhu Siap Jalankan Visi-Misi Anies Baswedan

Suhaimi tak keberatan pembahasan calon wakil gubernur digelar setelah Pemilu. Apalagi anggota Dewan juga perlu waktu untuk menyelesaikan urusan masing-masing menjelang pemilihan umum. "Jadi berjalan saja. Enggak apa-apa,” ujar Suhaimi. Karena itu PKS tak akan mendesak fraksi mengirimkan nama untuk duduk di panitia khusus (pansus) dan panitia pemilihan (panlih).

Dalam rapat pimpinan gabungan DPRD pada 13 Maret 2019, Dewan memutuskan untuk membentuk pansus dan panlih guna menentukan wakil gubernur DKI. Keputusan ini diketuk palu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik. Munculnya pansus dipicu dari penjelasan Kementerian Dalam Negeri yang menghadiri rapat. 

Pansus dan panlih nantinya akan berisi anggota dewan dari masing-masing fraksi. Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi berujar telah mengeluarkan perintah kepada fraksi untuk mengirimkan wakil partai masuk pansus pemilihan wagub.

Baca juga: Calon Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto Saling Puji

Meskipun sudah memberi perintah untuk membentuk tim, Prasetio tak menyebut target masa kerja panitia khusus pemilihan cawagub DKI. Prasetio hanya menyinggung tahun ini masih gencar masa-masa politik. "Ini tahun politik jadi susah, jadi bicaranya bagaimana," kata Prasetio. 






KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

19 jam lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

2 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


PM Malaysia Anwar Ibrahim Pakai BMW Seri 7 untuk Kampanye

2 hari lalu

PM Malaysia Anwar Ibrahim Pakai BMW Seri 7 untuk Kampanye

Nama Anwar Ibrahim sempat naik BMW Seri 7 untuk berkam,panye sebelum resmi ditunjuk menjadi Perdana Menteri atau PM Malaysia.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

5 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Enam Pantai di Yogyakarta Jadi Sasaran Kampanye Bersih Sampah Plastik

6 hari lalu

Enam Pantai di Yogyakarta Jadi Sasaran Kampanye Bersih Sampah Plastik

Kampanye bersih sampah plastik di pantai ini telah dimulai sejak Sabtu, 19 November 2022 dan menjadi bagian kampanye Gerakan Cinta Laut.


PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

6 hari lalu

PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

Ahmad Syaikhu, menginstruksikan DPW Jawa Barat dan DPD Kabupaten Cianjur untuk turun ke lapangan membantu korban gempa Cianjur


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

6 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

6 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

6 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

7 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.