Kebakaran di Kolong Tol Pluit Diduga Akibat Korsleting Listrik

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Pemadam Kebakaran memedamkan api dalam kebakaran di kolong jalan tol Jembatan Tiga-Pluit, pada Sabtu pagi, 30 Maret 2019. Foto/TMC Polda Metro Jaya

    Petugas Pemadam Kebakaran memedamkan api dalam kebakaran di kolong jalan tol Jembatan Tiga-Pluit, pada Sabtu pagi, 30 Maret 2019. Foto/TMC Polda Metro Jaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara menduga kebakaran di kolong jalan layang Tol Dalam Kota KM 25, sekitar Jembatan Tiga - Pluit diakibatkan oleh korsleting listrik.

    "Itu berdasarkan keterangan dari warga di lapangan yang kami tanyai. Dugaan awalnya seperti itu,” kata perwira piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Budi Aryono lewat sambungan telepon, Sabtu, 31 Maret 2019.

    Baca: Kebakaran di Kolong Tol Pluit, Jasa Marga Sarankan Lewat Slipi

    Menurut Budi, jumlah rumah petak yang terbakar dalam pemukiman liar itu sekitar 200 unit. Namun, jumlah tersebut belum pasti lantaran padatnya pemukiman.

    Budi menyebut padatnya kawasan tersebut juga membuat api mudah menyebar. “Lokasi di situ padat jadi saat kena angin api mudah menyebar,” kata Budi.

    Baca: Kebakaran di Kolong Jalan Tol Pluit Dipadamkan Usai 2 Jam Membara

    Petugas Sudin Damkar Jakarta Utara pertama kali menerima aduan kebakaran sekitar pukul 08.56 WIB. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 09.05 WIB. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.45 WIB.

    Akibat dari kebakaran, arus lalu lintas menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta maupun sebaliknya ke Tanjung Priok sempat ditutup untuk sementara. Lalu lintas dari Pluit ke arah Ancol ditutup dari jam 08.50-09.50 WIB. Pengendara pun dialihkan untuk melewati Jalan Grogol.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.