TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan MRT Jakarta tetap beroperasi secara komersial per Senin 1 April 2019. Lewat rilis yang diunggah di laman ppid.jakarta.go.id pada Minggu malam, 31 Maret 2019, dia mengumumkan telah membuat pergub tarif MRT.
Baca:
Anies Bikin Pergub Tarif MRT, Diskon 50 Persen Sebulan Pertama
Dalam keterangan itu disebutkan pula kalau berlaku diskon tarif sebesar 50 persen untuk bulan pertama pengoperasian secara berbayar tersebut. Menurut Anies, diskon mengikuti permintaan dari PT MRT Jakarta. Seperti diketahui, Anies pernah gusar dan menuding ada unsur politis menjelang pemilu ketika DPRD DKI menetapkan tarif lebih rendah daripada yang diusulkannya sepekan lalu.
"Diskon tersebut diberikan agar lebih banyak masyarakat yang menggunakan MRT dan sosialisasi mengenai penggunaan MRT dapat lebih dipahami oleh masyarakat," kata Anies dalam keterangan tersebut.
Anies mengatakan, usulan diskon tersebut dilaporkan kepada dirinya melalui surat yang dikirim oleh Dirut PT MRT Jakarta, William P. Sabandar. Adapun penetapan tarif mengikuti isi tabel yang menjadi skema usulan Pemerintah DKI ke DPRD.
Baca:
Anies Curiga Tarif MRT Lebih Murah Karena Mau Pemilu
“Jadi, kalau sesuai tarif dari Lebak Bulus ke Bundaran HI itu 14.000 rupiah, selama satu bulan, hanya akan 7.000 rupiah sekali jalan. Dari Bundaran HI ke Dukuh Atas yang seharusnya 3.000 rupiah, hanya akan 1.500 rupiah," kata Anies memberi contoh dengan tarif tertinggi dan terendah dalam tabel.
Tabel Tarif MRT. MRT Jakarta
William membenarkan adanya permintaan diskon tarif 50 persen selama sebulan pertama itu ketika diminta konfirmasinya secara langsung. Sedang dalam keterangan tertulis yang menyusul diterbitkan PT MRT Jakarta pada Minggu malam ini, dibeberkan tiga alasan atas permintaan itu.
Baca:
Nego Alot Tarif MRT Anies dan DPRD DKI, Sempat Diusulkan Skema Diskon
Alasan pertama, untuk mendorong lebih banyak masyarakat yang menggunakan MRT Jakarta. Alasan kedua, agar sosialisasi mengenai penggunaan MRT Jakarta dapat dilakukan secara lebih luas dan lebih dipahami oleh Masyarakat. Ketiga, agar pelibatan masyarakat untuk ikut dalam upaya mengubah budaya dalam bertransportasi publik yang baik dapat terwujud secara lebih menyeluruh.
