Agus Tower Panjat Reklame PKB, Isi Spanduk Soal Panti Porno

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Agus Tower berulah lagi memanjat papan reklame di Jakarta. Dia 'nangkring' di atas reklame partai politik di Jalan Kramat Raya, Rabu-Kamis 3-4 April 2019. Tempo/Wira Utama

    Agus Tower berulah lagi memanjat papan reklame di Jakarta. Dia 'nangkring' di atas reklame partai politik di Jalan Kramat Raya, Rabu-Kamis 3-4 April 2019. Tempo/Wira Utama

    TEMPO.CO, Jakarta - Agustinus Woro alias Agus Tower kembali berulah di ibu kota. Pria asal Nusa Tenggara Timur ini dikenal karena memanjat menara atau reklame yang tinggi dan bertahan berhari-hari sembari membentangkan seruan-seruannya.

    Baca berita sebelumnya:
    Agus Tower Kembali Panjat Menara, Petugas Cuma Copot Spanduknya

    Agus kembali memanjat di Jalan Kramat Raya, tepatnya di samping kantor PBNU, Senen, Jakarta Pusat. Keberadaan Agus awalnya diketahui dari bentangan spanduk di atas reklame sebuah partai politik.

    Sasaran seruannya kali ini adalah panti sosial dan partai politik yang diminta dibubarkannya. "Dari jam 6 pagi kemarin dia naik, saya juga tahunya dari orang-orang yang lewat," kata Fera, warga sekitar reklame itu, Kamis 4 April 2019.

    Seperti biasa, Agus telah dibujuk turun demi keselamatannya. Hingga Kamis siang, dia masih 'nangkring' di puncak reklame dengan hanya mengenakan celana dalam. Petugas pun tak lagi 'ngotot'.

    Baca:
    Agus Tower Pernah Laporkan 12 Kasus ke Komnas HAM

    "Jadi kami putuskan jaga saja dia, karena ini kan jalan umum," ujar anggota Satpol PP, Kecamatan Senen, Saipuddin Juhri, saat ditemui di lokasi, Kamis 4 April 2019.

    Adapun dua spanduk yang dipasang Agus Tower di ketinggian reklame itu berbunyi, "Komnas HAM RI, sidak panti sosial terburuk. Kedoya 1 dan Cipayung 2. Panti porno dan Gila dan Amoral." Tulisan lain berbunyi: Selamat datang Raja-raja, toko adat, kepala suku, akademisi di MPR. Bubarkan partai-partai politik di MPR.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.