TEMPO.CO, Jakarta -Banyak warga Pulau Pari kembali menolak pengeboran di wilayah laut dangkal gugusan pulau itu. Senin kemarin mereka turun ke laut sebagai upaya menghentikan pengeboran.
Dalam keterangan tertulis, warga khawatir pengeboran berlanjut. "Dan pada akhirnya di bangun villa-villa mewah dengan luas laut yang akan di gunakan 200 hektar," seperti yang tertulis dalam siaram pers Forum Peduli Pulau Pari, Senin, 8 April 2019.
Baca : Nelayan Pulau Pari Demonstrasi Proyek Vila Terapung
Warga tak ingin mata pencaharian jadi semakin sempit. Sebab, pengeboran itu dinilai bakal membuat nelayan tak bisa mengakses laut secara bebas seperti yang terjadi usai reklamasi Pulau H atau disebut Pulau Tengah. Akibat reklamasi itu, kualitas air jadi buruk bagi nelayan budidaya.
Warga berpendapat, setiap pembangunan memiliki sisi positif dan negatif. Mereka meminta aspek negatif itu diminimalisasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertulis, warga seharusnya terlibat dalam segala kegiatan dan pembangunan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Warga Pulau Pari bukanlah warga yang anti akan pembangunan, tetapi pembangunan harusnya pula menimbang dari segala sisi, termasuk dampak terhadap mata pencarian nelayan sekitar, soal lingkungan dan lain sebagainya."
Sebelumnya, warga melakukan aksi sebagai bentuk menolak pengeboran pada 5 Maret 2019. Aktivitas itu sempat terhenti.
Simak juga :
Warga Pulau Pari Mendesak Anies Baswedan Segera Turun Tangan
Meski berkali-kali diprotes warga Pulau Pari, pengeboran berlanjut. Hal itu usai Wakil Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup DKI, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau lokasi pada 9 Maret 2019. Hingga hari ini, pengeboran masih berlangsung.
