Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri PUPR Tanya Naturalisasi Sungai, Ini Jawaban Asisten Anies

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung 7 di pinggiran kali Ciliwung, Condet, Jakarta, Minggu, 11 November 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menghadiri peringatan Hari Ciliwung 7 di pinggiran kali Ciliwung, Condet, Jakarta, Minggu, 11 November 2018. TEMPO/Ryan Dwiky Anggriawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertanyaan Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal naturalisasi sungai yang diwacanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijelaskan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal.

Baca juga: Menteri PUPR Tagih Penjelasan Anies Soal Naturalisasi Sungai

Menurut Yusmada, tidak perlu mendikotomi antara konsep naturalisasi dan normalisasi sungai di Jakarta. Sebab, menurut dia, kedua konsep itu saling berhubungan.

Salah satu hubungan di antara kedua konsep itu, ujart Yusmada, adalah pada konsep naturalisasi,  pembetonan dinding kali tetap dilakukan untuk mencegah longsoran. 

 "Sheet pile beton itu buat apa coba? Memperkuat tebing kan? Tanpa dia, tebing itu mau longsor, ya kami perkuat," ujar Yusmada di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 9 April 2019. "Jadi, jangan dikontonomikan antara normalisasi dengan naturalisasi ini." 

Pernyataan Yusmada itu untuk menjawab konsep naturalisasi yang selama ini berkembang di masyarakat, yang mengatakan tak memerlukan beton di setiap sisi kali agar biota sungai bisa hidup. 

Selain itu, kata Yusmada, seperti halnya normalisasi, naturalisasi juga membutuhkan pelebaran badan kali. Artinya, akan ada relokasi penduduk yang tinggal di pinggir kali. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, untuk relokasi ini, kata dia, Pemprov DKI akan melakukannya dengan cara yang manusiawi. "Ketika kami mau melebarkan kali, kami bersentuhan dengan warga. Maka kami lakukan (relokasi) dengan cara-cara manusiawi," kata Yusmada.

Untuk pelebaran kali yang diikuti dengan relokasi warga itu, Yusmada menambahkan,  pihaknya akan melakukannya setelah ada kajian soal debit air yang masuk ke Jakarta. Menurut dia, debit air ke Jakarta akan menurun 30 persen setelah dua waduk di Bogor rampung, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. 

"Kalau sudah berkurang, pertanyaannya apa perlu dilebarkan lagi? Ya nanti kami analisis dulu," ujar Yusmada. 

Sebelumnya, konsep naturalisasi sungai versi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat dipertanyakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia bertanya-tanya tentang program naturalisasi sungai untuk pengendalian banjir di Ibu Kota Jakarta. 

Baca juga: Hari Ciliwung, Anies Baswedan Ingatkan Lagi Naturalisasi Sungai

"Beliau punya ide naturalisasi sungai, lah opo iki? saya ajak ngoceh aja, diskusi. Apa programnya, mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," kata Basuki
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


IMD Rilis Hasil Survei Smart City Index dan Persoalannya, Tiga Kota di Indonesia Masuk Daftar

2 jam lalu

Warga berolahraga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu 14 April 2024. Hari bebas kendaraan bermotor atau cara free day (CFD) masih ditiadakan di DKI Jakarta usai Lebaran 2024. Namun, sejumlah warga masih terlihat meramaikan kawasan Bundaran HI. TEMPO/Subekti.
IMD Rilis Hasil Survei Smart City Index dan Persoalannya, Tiga Kota di Indonesia Masuk Daftar

Jakarta, Medan, dan Makassar masuk dalam daftar survei Smart City Index 2024.


Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

2 jam lalu

Gedung bioskop Menteng di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Nanang Baso
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta

Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

3 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
NasDem-PKS Siap Bersatu Lagi di Pilkada, Kans Usung Anies Masih Dibahas

Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan partainya siap berkoalisi kembali dengan PKS di Pilkada Serentak 2024.


Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

4 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 29 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung inisiatif dan langkah Prabowo-Gibran merangkul semua komponen bangsa.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

5 jam lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU


Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

20 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

21 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

23 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.


Muhaimin Iskandar Sambut Kedatangan Prabowo di Kantor DPP PKB

1 hari lalu

Mantan calon wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyambut kedatangan presiden terpilih Prabowo Subianto di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Muhaimin Iskandar Sambut Kedatangan Prabowo di Kantor DPP PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor DPP PKB siang ini.