Anies Baswedan Minta Kolong Tol Bermasalah Dikelola DKI

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi kolong tol Pluit Kilometer 25 pasca kebakaran, Ahad, 31 Maret 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Kondisi kolong tol Pluit Kilometer 25 pasca kebakaran, Ahad, 31 Maret 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minta masyarakat agar tidak menyalahkan pemerintah DKI bila terjadi insiden, seperti kebakaran, di bawah kolong tol. Alasannya, pemerintah DKI bukan pengelola seluruh kolong tol di Jakarta.

    Baca juga: Kebakaran di kolong Tol Pluit, Cerita Warga Soal Penyebabnya

    "Jadi kalau ada masalah di kolong tol jangan tanya ke kita," kata Anies di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta Selatan, Rabu malam, 10 April 2019. Menurut Anies, selama ini penanggung jawab jalan tol tidak mengelola kolong tol dengan baik.

    Namun, bila terjadi masalah, justru pemda yang disalahkan. "Orang marahnya ke Jakarta, padahal (kolomg tol) bukan milik kita," ucap dia.

    Anies mengaku telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melimpahkan tanggung jawab pengelolaan kolong tol kepada pemerintah DKI. Surat dikirim pada 6 Maret 2019.

    Dalam surat itu tertulis bahwa pemda memohon untuk bisa menggunakan ruang kosong di kolong tol Plumpang-Pluit dan Grogol Pluit. Tujuannya untuk mengamankan kolong tol dan menciptakan kegiatan interaktif serta produktif bagi warga. Anies berjanji akan memanfaatkan kolong tol sesuai ketentuannya.

    Salah satu kondisi kolong tol yang kerap disoroti adalah kolong Tol Pluit, Jakarta Utara. Di sana, banyak permukiman liar memadati kolong tol. Ada juga titik di mana masyarakat membuang sampah di kolong tol.

    Baca juga: Surati PUPR, Anies Ingin Ambil Alih Pengelolaan Kolong Tol

    Anies Baswedan juga ingin menyelesaikan persoalan di kolong tol Pluit itu. "Bukan hanya Pluit, seluruh kolong tol di Jakarta. Kolong tol sekarang ini tidak terkelola. Karena bukan milik kita, yang mengelola sekarang suruh tanggung jawab," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.