Bogor Instruksikan Perusahaan Liburkan Karyawan Pemilu 17 April

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara dalam simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.  Sementara untuk daerah pencoblosan di luar Jakarta mendapatkan lima surat suara. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara dalam simulasi pemungutan dan pencoblosan surat suara Pemilu 2019 di Taman Suropati, Jakarta, Rabu, 10 April 2019. Sementara untuk daerah pencoblosan di luar Jakarta mendapatkan lima surat suara. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Bogor - Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengeluarkan surat edaran terkait libur nasional Pemilu 2019 pada 17 April 2019. Dia menginstruksikan seluruh perusahaan di Kota Bogor agar meliburkan karyawannya pada hari pencoblosan.

    Baca: Beberapa Faktor Kabupaten Bogor Paling Rawan di Pemilu 2019

    "Surat edarannya sudah ditandatangani Kamis 11 April 2019. Hari ini mulai disebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perusahaan milik daerah, dan semua perusahaan di Kota Bogor oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)," kata pria yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor itu, Jumat 12 April 2019.

    Menurutnya, para pimpinan perusahaan di Kota Bogor perlu memberikan hak sebesar-besarnya kepada pegawainya agar bisa menyalurkan hak pilih di hari pencoblosan.

    "Saya sudah buat surat edaran sebagai Plh. Wali Kota. Saya mengimbau, karena ini hajat demokrasi di Republik Indonesia," ujarnya.

    Khusus perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan seperti Rumah Sakit (RS) ataupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Ade menyarankan untuk memberlakukan sistem shift lebih awal.

    Sehingga semua pegawainya memiliki kesempatan yang sama untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

    Menurutnya, surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional.

    Keppres ini berlandaskan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

    UU Pemilu yang dimaksud, tepatnya pada Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109.

    Baca: H-7 Coblosan, KPU DKI: 2.194 Disabilitas Mental Masuk DPT Pemilu

    Dalam pertimbangan, penetapan hari libur nasional pada 17 April 2019 ini dilakukan demi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.