Bawaslu: DKI Rawan Serangan Fajar dan Mobilisasi Massa

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images

    Ilustrasi kurs rupiah dan mata uang Indonesia. Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan bakal terus melakukan patroli untuk mencegah kecurangan menjelang Pemilu 2019 pada Rabu, 17 April nanti. Komisioner Bawaslu Puadi mengatakan semakin mendekati hari pencoblosan potensi kecurangan semakin besar seperti serangan fajar atau politik uang.

    Menurut dia, salah satu pelanggaran yang paling rawan adalah money politics atau politik uang dan mobilisasi massa. "Serangan fajar dan intimidasi terhadap pemilih mungkin saja terjadi," ujarnya saat dihubungi, Senin, 15 April 2019.

    BacaGerakan Subuh Akbar, Sekjen FUI: Hati-hati Serangan Fajar

    Bawaslu pun telah memetakan beberapa lokasi yang dianggap rawan di Jakarta, terutama Jakarta Utara. Puadi mengatakan di Jakarta Utara rawan politik uang atau serangan fajar, mobilisasi pemilih, sampai keterlibatan aparatur sipil negara untuk kampanye terselubung. Pelanggaran tersebut terjadi di Jakarta Utara pada Pemilu 2014. "Makanya Jakarta Utara kami petakan sebagai wilayah rawan."

    Puadi tak menutup kemungkinan kecurangan terjadi di wilayah lain di Jakarta. Maka Bawaslu fokus mencegah politik uang atau serangan fajar dan mobilisasi pemilih. Semakin mendekati pemilu, potensi pelanggaran itu semakin besar pula.

    BacaKPK Duga Serangan Fajar Jadi Fenomena Gunung Es saat Pemilu 

    Meski begitu, dia meneruskan Bawaslu DKI belum menemukan indikasi serangan fajar dan kecurangan lainnya pada masa tenang Pemilu 2019. Bawaslu mengerahkan 700 personel dari tingkat provinsi sampai kelurahan untuk mengawasi tiga hari masa tenang sejak 14 April lalu. Di hari pertama masa tenang, Ahad lalu, Bawaslu bersama Satpol PP DKI menurunkan alat peraga kampanye.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.