Polusi Udara, Begini Anies Salahkan Warga Jakarta dan Wartawan

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berkonvoi dengan sepeda motor Vespa saat membuka Jakarnaval 2018, Jakarta, Ahad, 8 Juli. Anies menaiki sepeda motor Vespa yang modifikasi dengan boncengan berwarna perak, sementara Sandiaga mengendarai Vespa berwarna merah. TEMPO/Amston Probel

    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berkonvoi dengan sepeda motor Vespa saat membuka Jakarnaval 2018, Jakarta, Ahad, 8 Juli. Anies menaiki sepeda motor Vespa yang modifikasi dengan boncengan berwarna perak, sementara Sandiaga mengendarai Vespa berwarna merah. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak membantah kualitas buruk udara ibu kota. Menurut Anies, polusi udara tak lepas dari andil warga Jakarta yang melakukan mobilitas menggunakan kendaraan pribadi.

    Baca:
    Kualitas Udara Jakarta Buruk, Anies Beri Jawaban Menarik

    "Fakta tentang polusi, itu adalah efek dari pola kita melakukan mobilitas saat ini di mana transportasi pribadi mendominasi, dan itulah konsekuensinya pada kualitas udara," ujar Anies di Balai Kota DKI, Senin 15 April 2019.

    Anies menambahkan, kalau masyarakat tak ingin ikut andil dalam mengotori udara Jakarta, maka seharusnya menaiki kendaraan umum, sepeda, atau jalan kaki. Sebab, kata Anies, kendaraan pribadi selama ini menghasilkan residu yang menambah pencemaran lingkungan.

    "Anda juga ke sini naik motor? Motor Anda ikut membantu membuat kualitas udara kita menjadi seperti sekarang ini," ujar Anies kepada wartawan.

    Baca berita sebelumnya:
    Bahaya Kanker, Pencemaran Udara Jakarta Sudah Lampaui Batas Wajar

    Anies menanggapi langkah LBH Jakarta dan YLBHI membuka pos pengaduan pencemaran udara Jakarta. Dua lembaga tersebut menilai kualitas udara Jakarta sangat buruk dan mengancam kesehatan masyarakatnya. Padahal hak atas udara bersih merupakan bagian dari hak atas lingkungan hidup baik dan sehat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

    Soal rencana gugatan itu, Anies merasa tak keberatan. Ia bahkan mengapresiasi tindakan LBH tersebut. Menurut Anies, pencemaran udara merupakan fakta, bukan opini. "Setiap warga negara memiliki hak menggunakan jalur hukum untuk masalah apa pun, itu adalah haknya," kata Anies.

    Baca:
    Pendemaran Udara Jakarta Picu Kanker? Ini Jawab Pemprov DKI

    Lebih lanjut, Anies mengatakan telah memasukkan isu permasalahan udara Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu cara yang akan tempuh DKI dalam mengurangi polusi, yakni dengan mulai menggunakan bus listrik di Transjakarta dan mengontrol gas emisi tiap kendaraan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RAPBN 2020, Ada 20 Persen untuk Pendidikan, 5 untuk Pendidikan

    Dalam RAPBN 2020, pembangunan Indonesia akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berikut besaran dan sasaran yang ingin dicapai.