Transjakarta Kerahkan 1.300 Armada Bus Saat Pilpres 2019

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bus Transjakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ilustrasi bus Transjakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - TransJakarta akan mengerahkan 1.300 armada busnya saat pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu, 17 April 2019.

    Baca: Reaksi Transjakarta Soal Wacana Penghapusan Koridor Blok M-Kota

    Jumlah armada itu hanya setengah dari jumlah bus yang dimiliki Transjakarta.  Alasannya, jumlah penumpang pada hari pencoblosan diprediksi hanya separuh daripada hari biasa.

    "Pengalaman sebelumnya tahun 2014 ada, pemilu tahun 2017 juga ada Pilkada DKI. Ternyata jumlah pelanggan di hari hari pemilu itu sekitar 55-60 persen dari hari kerja," ujar Direktur Operasional TransJakarta Daud Joseph di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 15 April 2019. 

    Daud menjelaskan tak akan ada perubahan jalur bus Transjakarta selama Pilpres nanti. Akan tetapi, layanan direct service yang biasa diterapkan saat hari kerja akan ditiadakan saat Pilpres. Menurutnya, rute tersebut hanya dibutuhkan saat hari kerja saja.

    "Biasanya pada hari-hari libur layanan direct service ditiadakan. Contoh ada layanan kalau hari kerja dari Pulogadung ke Kalideres langsung tanpa transit di Harmoni. Sekarang Pulogadung- Harmoni- Kalideres," kata dia. 

    Untuk memenuhi hak para pegawai untuk mencoblos, Daud menjamin kewajiban bekerja tidak menghalagi hak pilih bagi pegawainya. Ia tetap mempersilakan para pegawai shift 04.30 - 10.00 memilih di siang hari dan bagi yang shift jam 10.00 ke atas memilih sebelum berangkat kerja. 

    Baca: Bawaslu DKI Sebut 8.204 TPS di Jakarta Rawan, Penyebarannya?

    Jika tak sempat, Daud mempersilakan para pegawainya mencoblos di TPS terdekat dengan pool Transjakarta menggunakan e-KTP. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.