Kasus Politik Uang, TMC Polda Metro Jaya Mudahkan Laporan Warga

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Forum Demokrasi Gema 77-78 usai beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Senin 1 April 2019. Para aktivis menolak terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilpres & Pileg 2019. TEMPO/Subekti.

    Aktivis Forum Demokrasi Gema 77-78 usai beraudensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Senin 1 April 2019. Para aktivis menolak terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pilpres & Pileg 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Traffic Management Center Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk melaporkan politik uang dan pelanggaran lainnya dalam Pemilu 2019. Untuk mempermudah masyarakat, melalui akun Twitter @TMCPoldaMetro dimuat nomor telepon Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia untuk pelaporan tersebut.

    "Menemukan money politics atau pelanggaran Pemilu lainnya, laporkan @Bawaslu_RI via WhatsApp 0811 14141414," tulis TMC Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 April 2019.

    BacaDugaan Politik Uang di Posko Ketua Gerindra DKI, Ini Pesan Anies

    Dugaan politik uang ditemukan di Jakarta Utara kemarin. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jakarta Utara menangkap seorang terduga pelaku politik uang, CL, di rumah Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik, di Warakas, Jakarta Utara, pada Senin, 15 April 2019.

    "Saat ini sedang ditangani Gakkumdu Jakarta Utara. Saya baru dikabari semalam, dan ini baru minta konfirmasi, memang ada kejadian itu," ujar Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri, Selasa 16 April 2019.

    Anggota Bawaslu DKI, Puadi, mengatakan sedang dalam perjalanan menuju Kantor Polres Jakarta Utara ketika dihubungi. Dia mengatakan akan menemui terduga pelaku dan penyidik Gakkumdu untuk memastikan kebenaran informasi politik uang tersebut.

    LihatDugaan Politik Uang, Polisi: Pelaku Sering Bersama Pak Taufik

    "Sebenarnya kami tidak mengenal istilah OTT (operasi tangkap tangan) dalam pidana Pemilu, maka itu untuk memastikan kami mau ke Polres sekarang," kata Puadi menjelaskan penangkapan dugaan politik uang.

    FIKRI ARIGI | M. YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.