Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Menang Tipis dari Prabowo di Panti Disabilitas Mental

Reporter

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Warga binaan penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Cengkareng, Jakarta Barat usai mencoblos dalam Pemilu 2019, Rabu, 17 April 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Warga binaan penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Cengkareng, Jakarta Barat usai mencoblos dalam Pemilu 2019, Rabu, 17 April 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin menang tujuh angka dari pasangan nomor dua Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di tiga tempat pemungutan suara (TPS) di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I Cengkareng, Jakarta Barat. Penghitungan suara capres-cawapres oleh para pemilih yang disabilitas mental itu berlangsung sekitar satu jam.

Baca juga: Ratna Sarumpaet Pemilu di Rutan Polda Metro, Siapa Pilihannya?

"Kita mulai hitung jam 13.00 teng," ujar Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 223 di Panti, Sulthan Iqbal Syahreza, Rabu, 17 April 2019.

Dari pantauan Tempo, penghitungan suara capres-cawapres selesai sekitar pukul 14.10. Pemungutan suara sendiri sudah selesai semua pukul 11.00.

Jumlah warga binaan Panti yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di tiga TPS di Panti sebanyak 492 orang. Namun yang menggunakan haknya hanya 489 orang. "Mungkin ada yang sudah dipulangkan," kata Syahreza.

Jika ditotal dari tiga TPS yakni 221, 222 dan 223, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 208 suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapat 201 suara. Total suara tidak sah, 80 lembar.

Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 Maria Margaretha mengatakan para penyandang disabilitas mental di sana sudah diperiksa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa (SpKJ) satu per satu sebelum diizinkan untuk memilih.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita punya warga binaan 834 orang, tapi yang lolos di DPT (daftar pemilih tetap) 492," kata dia di lokasi, Rabu, 17 April 2019.

Maria berujar, warga binaan panti yang lolos sebagai DPT terdiri dari 328 laki-laki dan 164 perempuan. Di sana, para penyandang disabilitas menghuni enam wisma. Masing-masing wisma memiliki lima pendamping atau biasa disebut penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).

Maria menuturkan, saat pencoblosan tadi, pemilih disabilitas mental harus didampingi oleh PJLP yang sehari-hari merawat. Jika di dampingi oleh orang asing, warga binaan tidak akan menurut untuk memilih. "Misalnya saya ini, gak mau dia ngikutin," kata Maria.

Maria mengatakan, selama pemilihan tadi, para pendamping juga harus menjaga emosi pemilih disabilitas agar tetap stabil atau tidak marah-marah. Salah satu caranya, seperti yang dilakukan Maria juga, adalah memberikan reward berupa permen.

Baca juga: Bawaslu Sita Amplop Isi Uang dari Rumah Ketua Gerindra Jakarta

Setelah memilih, para penyandang disabilitas mental dikasih permen. "Atau sambil nunggu kasih permen. Kalau terlalu lama menunggu kasihan, mereka bisa marah," kata pemilik gelar dokter gigi itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

18 menit lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

30 menit lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

39 menit lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi

Surya Paloh menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dengan Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Sinyal koalisi?


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

44 menit lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

51 menit lalu

Logo Partai Demokrat
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung

Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).


Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

Jokowi menyebut 1 juta lebih WNI berobat ke luar negeri. Apa alasannya?


Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

1 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat mencoblos Pemilu 2024 di TPS 165, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu, 14 Februari 2024. Tempo/Adi Warsono
Jadi Oposisi atau Koalisi dengan Prabowo, PKS: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan soal sikap partainya apakah akan menjadi oposisi atau koalisi dengan Prabowo ditentukan Dewan Syuro.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

1 jam lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

1 jam lalu

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu (tengah), saat ditemui di Gedung DPP PKS, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Peluang PKS Oposisi atau Koalisi, Ahmad Syaikhu: Ditentukan Majelis Syuro

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkapkan peluang koalisi atau oposisi ditentukan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro


Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

1 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana Soal Putusan MK: Prosedur Hukum yang Robust, Apa Artinya?

Tanggapan pakar politik Universitas Udayana Efatha Filomeno mengenai hasil putusan MK lalu yang disebutnya prosedur hukum yang robust.