Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya Butuh 5 Menit di Bilik TPS

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan istri melakukan pencoblosan di TPS 29 RW 004, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Rabu 17 April 2019// M Sidik Permana

    Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan istri melakukan pencoblosan di TPS 29 RW 004, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Rabu 17 April 2019// M Sidik Permana

    TEMPO.CO, Bogor - Wali Kota Bogor terpilih untuk periode 2019-2024, Bima Arya Sugiarto, mengungkap pengalamannya berada di bilik suara Pemilu 2019, Rabu 17 April 2019. "Saya yang sudah mempunyai pilihan saja membutuhkan waktu sekitar 5 menit 45 detik," katanya usai memberikan hak pilihnya di TPS 29 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

    Baca:
    Blak-blakan Bima Arya Tolak Prabowo-Sandi: Kok Gerindra-Gerindra?

    Bima Arya memprediksi hasil hitung cepat Pemilu sudah akan diketahui hasilnya paling cepat tiga jam usai pelaksanaan perhitungan di TPS. Sedang penyelesaian perhitungan di TPS sangat ditentukan di antaranya oleh proses para pemilih di bilik suara.

    Itu sebabnya, menurut dia, penting untuk para pemilih sudah menentukan siapa atau partai apa yang akan dicoblos sebelum masuk TPS. Secara keseluruhan Bima berharap partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Kota Bogor mencapai angka 80 persen.

    "Saya berharap masyarakat ikut mencoblos dan menentukan pilihannya karena dengan mencoblos kita bisa menagih janji," kata wali kota yang terpilih untuk periode keduanya itu.

    Baca berita sebelumnya:
    Demi Jokowi, Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya Siap Dipecat PAN

    Sebelumnya, Bima Arya telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf. Dia menyatakan siap dipecat dari PAN karena berbeda dukungan dari partainya itu di Pilpres 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.