Wartawan Tempo Diintimidasi Polisi di Media Center KPU

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memasang unit Power Bank Express Power Service di Gedung KPU, Jakarta, Rabu 3 April 2109. Perkiraan beban puncak pada April 2019 mencapai 4921,82 megawatt (MW) dan pasokan listrik cukup untuk mengantisipasi beban pada saat Pemilu Serentak berlangsung. TEMPO/Subekti.

    Petugas PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya memasang unit Power Bank Express Power Service di Gedung KPU, Jakarta, Rabu 3 April 2109. Perkiraan beban puncak pada April 2019 mencapai 4921,82 megawatt (MW) dan pasokan listrik cukup untuk mengantisipasi beban pada saat Pemilu Serentak berlangsung. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Wartawan Tempo Imam Hamdi diintimidasi polisi yang bertugas di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Kamis dini hari, 18 April 2019. Saat hendak menulis berita di Media Center KPU sekitar pukul 01.30 WIB, Imam diusir dan didorong seorang polisi yang mengenakan kaos Brimob.

    Baca juga:
    Kapolda Akan Beri Sanksi Polisi yang Intimidasi Wartawan Tempo

    "Anggota brimob itu mendorong saya dan merampas HP saya," kata Imam. Bahkan, ujar Imam, polisi tersebut sempat mengancam, "Mau gue matiin lu."

    Menurut Imam, peristiwa itu berawal ketika dia masuk ke Media Center KPU sekitar pukul 01.30 WIB. Imam hendak membuat laporan tentang hasil konferensi pers yang diliputnya di Hotel Ritz Carlton. Setelah liputan di Ritz Carlton, Imam mendapat penugasan untuk meliput suasana di gedung KPU.

    Saat memasuki Media Center KPU, sudah ada empat anggota Brimob yang hendak tidur maupun sudah tidur. Lalu seorang polisi menghampiri dan menanyakan identitas Imam. Imam pun menjelaskan bahwa dia adalah wartawan. Tak lama kemudian, polisi tersebut meminta Imam keluar karena mereka mau istirahat di Media Center KPU. Namun, Imam mengatakan bahwa dia bisa menggunakan Media Center itu karena peruntukkannya sebagai balai wartawan.

    Polisi tersebut berkeras agar Imam keluar dari Media Center. Sedangkan Imam mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu polisi yang tidur karena dia ada di Media Center hanya untuk menulis. Mendengar penjelasan Imam, polisi tersebut tetap berkukuh untuk meminta Imam keluar.

    Baca juga:
    Menolak Berpihak di Pilpres, TPS Ini Hadirkan Tema Horor

    Karena Imam tetap bertahan di Media Center, anggota Brimob tersebut mulai mendorong Imam dan merampas HPnya. Imam juga dimaki. "Mereka terus mengancam bahwa mereka bawa senjata. HP saya minta, dan saya terus disuruh keluar. Akhirnya saya keluar karena dipaksa sama mereka," kata Imam.

    Setelah kejadian tersebut, pintu Media Center KPU diganjal dengan kursi agar tidak ada orang yang masuk.

    Menurut satuan pengamanan dalam gedung KPU Adi Purnomo, sebenarnya anggota Brimob memiliki tempat tersendiri untuk beristirahat. "Nanti saya koordinasikan dengan atasan saya agar ke depannya enggak terjadi lagi kejadian seperti ini," kata dia.

    Baca:
    Ada Gerbang Bentuk Hati, TPS Ini Punya Pelaminan Pengantin

    Pada Kamis 18 April 2019, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono  bereaksi keras atas intimidasi yang dilakukan anggotanya tersebut. Dia berjanji menindak tegas bawahannya. “Tidak boleh ada main intimidasi kepada wartawan,” katanya.

    Tak hanya itu, Jenderal Gatot Eddy Pramono pun langsung menanyakan nama polisi pelaku intimidasi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu. Informasi tentang identitas pelaku akan digunakan untuk memulai penyelidikan.

    Baca berita KPU lainnya di Tempo.co


    CATATAN KOREKSI: 
    Artikel ini telah ditambahkan dengan pernyataan Kapolda Metro Jaya menanggapi peristiwa intimidasi itu pada Kamis 18 April 2019, pukul 11.54 WIB. Sebagian kalimat makian petugas polisi juga kami hapus untuk menghindari kesalahpahaman. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.