Hari Ini KPU DKI Sempat Terhenti Kirim Formulir C1, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses unggah formulir C1 oleh KPU DKI yang sempat terhenti, Sabtu, 20 April 2019. TEMPO/Lani Diana

    Proses unggah formulir C1 oleh KPU DKI yang sempat terhenti, Sabtu, 20 April 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta masih melakukan pindai (scan) formulir C1 dan memasukkan (entry) data untuk merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum (pemilu) 2019.

    Dari pantauan Tempo, entry data ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU RI sempat terhenti.

    Baca : KPU Bogor Berduka Cita, Dua Ketua KPPS Pemilu 2019 Meninggal

    Bahkan, dalam sistem entry data tertulis proses unggah formulir C1 untuk sementara dihentikan. Ini terjadi sekitar pukul 13.13 WIB. Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos mengatakan, ada masalah pada sever pengiriman data.

    "Server-nya kadang mudah down karena mungkin semua (KPU di) Indonesia mengakses satu alamat website," kata Betty saat ditemui di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 April 2019.

    Betty menyebut, dirinya telah berkoordinasi dengan KPU RI. Informasi dari pusat, lanjut dia, bahwa KPU RI sedang melakukan penyegaran alias refreshment server. Karena itu, untuk sementara waktu entry data dihentikan dan dimulai lagi pukul 14.00 WIB.

    Menurut Betty, kendala seperti ini bukan pertama kalinya.

    Kemarin server pun sempat down. Meski begitu, proses scan dan entry data tetap berjalan. Selama menunggu server pulih, dia berujar, petugas bakal menyimpan seluruh data ke laptop masing-masing.

    Baca juga :

    Pemilu yang Melelahkan, Simak Kisah KPPS Tak Tidur Dua Hari

    "Kalau (server) sudah oke, mereka langsung kirim," ujar dia.

    KPU DKI memulai scan dan entry data yang berlokasi di Hotel Merlynn Park sejak 18 April 2019. Betty menargetkan rekapitulasi ini selesai lusa depan. Adapun rekapitulasi KPU tingkat provinsi ditargetkan rampung maksimal pada 12 Mei 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.