Baliho Jangan Percaya Quick Count Pilpres 2019 Milik Aktivis 212

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Baliho bernada menyerang hasil hitung cepat Pilpres 2019 terdapat di gapura pintu masuk Masjid Al Madinah, belakang Mall CBD, Ciledug, Kota Tangerang, yang viral di media sosial. Dok.Media Sosial Twitter

    Baliho bernada menyerang hasil hitung cepat Pilpres 2019 terdapat di gapura pintu masuk Masjid Al Madinah, belakang Mall CBD, Ciledug, Kota Tangerang, yang viral di media sosial. Dok.Media Sosial Twitter

    TEMPO.CO, Tangerang - Kepala Polsek Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Komisaris Supiyanto, mengatakan bahwa baliho jumbo yang berisi ajakan jangan mempercayai quick count atau hitung cepat Pilpres 2019 dipasang oleh seorang tokoh masyarakat Ciledug.

    Sang pemasang, menurut dia, aktif dalam kegiatan kelompok 212, massa yang sejak akhir 2016 mendesak Ahok atau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan dengan alasan menghina Islam. Tapi,Supiyanto merahasiakan identitas pemilik baliho yang menurut dia baru dipasang pagi tadi. Dia hanya mengatakan bahwa pemasang adalah pihak pengelola Masjid Al Madinah.

    SimakBaliho Jangan Percaya Quick Count PIlpres 2019 Diturunkan

    "Pagi ini kami langsung menemui tokoh masyarakat ini dan secara persuasif meminta agar spanduk itu diturunkan," katanya kepada Tempo, Minggu, 21 April 2019.

    Baliho tersebut komplitnua bertuliskan "JANGAN PERCAYA QUICK COUNT DI TV TV,  REAL COUNT 02 PRABOWO-SANDI, Insya Allah dipastikan akan UNGGUL & MENANG #2019 PRABOWO-SANDI RI 1 & R12." Baliho berwarna dasa rmerah dengan tulisan hitam dilengkapi foto Prabowo-Sandi dan simbol 02 berlambang burung Garuda warna merah.

    Supiyanto mengatakan, permintaan polisi agar dia mencopot sendiri baliho tentang quick count Pilpres 2019 tak langsung disanggupi oleh pemasang. Namun, belakangan pemilik baliho itu menyatakan bersedia menurunkannya.  "Petugas kami ikut membantu menurunkannya," ucapnya.

    JONIANSYAH HARDJONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.