Alasan Bawaslu Jaktim Fokus ke Pleno Pemungutan Suara Ulang

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan mengangkut kotak berisi surat suara hasil Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Selain menghitung secara manual, KPU pun melakukan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). ANTARA/Nova Wahyudi.

    Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan mengangkut kotak berisi surat suara hasil Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan di GOR Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019. Selain menghitung secara manual, KPU pun melakukan penghitungan suara yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). ANTARA/Nova Wahyudi.

    TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur mengesampingkan proses pelanggaran pemilu seperti money politik dan kampanye karena berfokus soal pemungutan suara ulang (PSU).

    Komisioner Bawaslu Jakarta Timur Tami Widi Astuti mengatakan selama dua hari ini pihaknya akan fokus pada penanganan potensi pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah TPS.

    Baca : Pemungutan Suara Ulang, Ini Pelanggaran di 8 TPS di Jakarta Timur

    "Sebab kami punya tenggat waktu yang sempit untuk memutuskan PSU," kata Tami saat dihubungi, Ahad, 21 April 2019.

    Tami menjelaskan berdasarkan regulasi yang ada, penyelenggara mempunyai waktu paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara pada 17 April lalu, untuk melaksanakan pencoblosan ulang. Artinya, kata dia, pada 27 April mendatang waktu paling telah melaksanakan PSU.

    Hingga hari ini, kata dia, telah ada delapan TPS di wilayah Jakarta Timur yang berpotensi melaksanakan PSU. "Siang ini kami rapat pleno untuk memutuskan PSU," ujarnya

    Bawaslu telah memeriksa pengawas TPS dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengklarifikasi temuan pelanggaran ini.

    Simak : TPS Pemungutan Suara Ulang di Jakarta Timur Bertambah 100 Persen

    Pelanggaran, kata dia, didominasi terkait dengan diperbolehkannnya pemilih tanpa formulir A5 dari luar wilayah untuk memilih. "Itu dilarang. Tapi banyak ditemukan pemilih dari luar wilayah tanpa A5 ikut memilih," ujarnya.

    Setelah dua hari ke depan membahas pemungutan suara ulang, kata Tami, Bawaslu baru akan fokus untuk menyelidiki lagi pelanggaran money politik dan kampanye pemilu di masa tenang. Bawaslu telah menemukan tiga pelanggaran money politik dan satu pelanggaran kampanye di gereja saat masa tenang. "Jadi setelah masalah PSU ini selesai. Kami baru fokus ke penanganan pelanggaran lain," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.