TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 8 tempat pemungutan suara atau TPS di Jakarta Timur telah direkomendasikan untuk melaksanakan coblos ulang atau PSU. Komisioner Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin Fajar mengatakan rekomendasi telah dilakukan berjenjang dari tingkat pengawas kecamatan ke panitia pemilihan kecamatan pada 22 April lalu.
"Setelah dari kecamatan ditembuskan ke Bawaslu dan KPU Jakarta Timur terkait PSU tersebut," kata Ahmad saat ditemui di kantornya, Rabu, 24 April 2019.
Baca: TPS Pemungutan Suara Ulang di Jakarta Timur Bertambah 100 Persen
Adapun TPS yang telah direkomendasikan untuk melaksanakan coblos ulang adalah TPS 101 Kelurahan Gedong, TPS 163 Kelurahan Pulogebang, TPS 14 Kelurahan Cilangkap, TPS 34 Kelurahan Bambu Apus, TPS 2 Kelurahan Cipinang, TPS 64 Kelurahan Rawamangun, TPS 116 Kelurahan Rawamangun dan TPS 18 Kelurahan Malakasari.
Ahmad menjelaskan tidak semua TPS tersebut melaksanakan seluruh pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden, DPR RI, DPRD dan DPD. "Ada beberapa TPS yang diulang hanya pemilihan presiden dan wakil presidennya saja," kata dia.
Baca: Jadwal Pemungutan Suara Ulang di Jaktim Belum Ditentukan, Sebab..
Delapan TPS tersebut harus melaksanakan pencoblosan ulang lantaran ditemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi saat pemilu 17 April lalu. Salah satu kendala yang ditemukan di antaranya pemilih yang diminta menandatangani surat suara dan warga yang tidak memiliki formulir A5 dibolehkan mencoblos. "Paling banyak pelanggaran terkait warga tanpa formulir A5. Warga luar dibolehkan memilih oleh KPPS," kata Ahmad.
Ahmad menuturkan rekomendasi dari Bawaslu yang telah diputuskan KPU mesti dijalankan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Jika ada KPPS yang tidak mau melaksanakan coblos ulang atau PSU, kata dia, maka bisa terancam hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta seperti yang tertuang di Pasal 501 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Pemilu ulang paling lambat dilaksanakan 27 April besok," ujarnya.
