Hadapi Saksi Ahli, Ratna Sarumpaet: Harapannya Gue Dibebasin

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus berita bohong, Ratna Sarumpaet bersama anaknya, Atiqah Hasiholan saat menuju ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 9 April 2019. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menjadi saksi dalam sidang lanjutan tersebut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Terdakwa kasus berita bohong, Ratna Sarumpaet bersama anaknya, Atiqah Hasiholan saat menuju ruang sidang untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 9 April 2019. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menjadi saksi dalam sidang lanjutan tersebut. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratna Sarumpaet senang karena sidang perkara hoax yang menjeratnya telah masuk ke agenda pemeriksaan saksi ahli. Pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Kamis, 25 April 2019, ada empat saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Baca: Sidang Ratna Sarumpaet, Alasan Jaksa Hadirkan Saksi Ahli Bahasa

    Saat hendak meninggalkan Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, Ratna mengungkapkan kegembiraannya lantaran sidang hari ini masuk tahap pemeriksaan saksi ahli. "Alhamdulillah sudah maju. Sudah forward, lah, bagus," tutur dia.

    Ratna mengatakan sejauh ini kondisi kesehatannya baik. Saat ditanya tentang harapan, ibunda dari aktris Atiqah Hasiholan itu menjawab dengan santai. Ia ingin dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. "Harapannya gue dibebasin, ya. Doain aja," ucap Ratna.

    Terkait persidangan, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Supardi, JPU akan menghadirkan empat orang saksi ahli, yaitu ahli sosiologi, Trubus; ahli bahasa, Wahyu Wibowo; ahli pidana Metty Rahmawati; serta ahli forensik digital, Saji Purwanto. Keempatnya akan bersaksi di persidangan yang dijadwalkan pukul 08.30 WIB.

    Dalam persidangan Ratna Sarumpaet sebelumnya pada Selasa, 23 April 2019, jaksa menghadirkan akademisi Rocky Gerung serta musisi sekaligus dokter Teuku Adifitrian alias Tompi sebagai saksi. Keduanya bercerita tentang bagaimana mereka mengetahui ihwal kebohongan Ratna yang menyebut dirinya dianiaya di daerah Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, pada 21 September 2018.

    Tompi menceritakan saat membahas kecurigaannya soal luka lebam Ratna Sarumpaet bersama mantan Ketua Mahkamah Agung Mahfud MD, serta jurnalis Najwa Shihab. Waktu itu, Tompi mengisahkan ia sedang berada dalam satu acara dengan Mahfud dan Najwa. Mereka pun melihat foto-foto wajah Ratna Sarumpaet dengan luka lebam beredar di sosial media.

    Sementara Rocky Gerung menceritakan saat pertama mengetahui cerita pemukulan yang dialami oleh Ratna Sarumpaet. Saat itu, Rocky baru saja datang di tanah air usai berkunjung ke Rusia. "Saat kejadian saya sedang di Rusia, saya tahunya setelah pulang," ujar Rocky saat menjadi saksi dalam persidangan.

    Rocky mengatakan mengetahui cerita itu dari sosial media yang telah heboh dengan berita pemukulan Ratna Sarampaet. Selain itu, Rocky mengaku dikirimi foto luka lebam tersebut secara langsung oleh Ratna Sarumpaet. Ia pun mengaku heran dan bersimpati terkait yang dialami Ratna. "Saat itu saya bereaksi, 'Kok bisa begitu'," ujarnya.

    Rocky saat itu langsung percaya dengan yang disampaikan Ratna lantaran sudah bersahabat sejak lama. Atas kejadian tersebut, Rocky juga bereaksi di sosial media lewat akun Twitter pribadinya. Ia menulis, "Tak cukup memfitnah, tak kuat memaki akhirnya kalian pakai tinju sungguh dangkal otak dungu."

    Baca: Jadi Saksi Ratna Sarumpaet, Tompi Singgung Putri Amien Rais

    Namun setelah itu, Rocky Gerung mengetahui bahwa cerita pemukulan Ratna Sarumpaet tersebut hanya bohong belaka. Rocky pun merasa jengkel telah dibohongi oleh Ratna Sarumpaet. "Saya jengkel aktivis demokrasi bohong, "ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.