Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Muka Baru DPRD DKI, Caleg Muda PSI Ini Bermodal Belajar dari Ahok

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dalam Festival 11, Kamis 11 April, 2019 di Jiexpo, Jakarta. Tempo/ Fikri Arigi.
Pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dalam Festival 11, Kamis 11 April, 2019 di Jiexpo, Jakarta. Tempo/ Fikri Arigi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, salah satu caleg muda dari PSI Idris Ahmad mengatakan pengalaman menjadi staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2016 hingga 2017 menjadi modal utamanya maju Pemilu 2019.

Dia berujar sudah belajar menjalankan fungsi pengawasan. "Namun posisinya di eksekutif," kata Idris Ahmad, 27 tahun, kepada Tempo, Sabtu, 27 April 2019.

Baca : Target Awal PSI di DPRD DKI: Kawal Pembahasan APBD DKI 2020

Saat menjadi staf Ahok, ujar Idris, dia telah belajar struktur dan mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dia juga mempelajari teknologi e-budgeting Ahok yang mampu menekan penyelewengan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Semua orang yang pernah magang atau menjadi staf Gubernur itu pasti pernah mempelajari struktur anggaran dan e-budgeting," kata dia.

Dia berujar, Ahok sangat kritis terhadap anggaran sejak dari pembahasan di SKPD hingga diserahkan ke legislatif untuk disetujui.

Saat menjabat gubernur DKI, Ahok memang kerap memangkas anggaran yang diajukan beberapa SKPD. Pemangkasan itu dilakukan dalam rapat yang disiarkan Ahok melalui Youtube.

"Pengalaman itu membantu banget, tidak semua caleg punya modal pengalaman itu" ujar Idris. "Nah itu yang akan lakukan di DPRD," dia melanjutkan.

Jika terpilih menjadi anggota DPRD DKI, Idris mengatakan akan berusaha menjadi sparring partner bagi eksekutif yang kali ini dipimpin oleh Anies Baswedan itu demi mempertajam peruntukan anggaran. Menurut dia, APBD harus terukur dan disadari kebutuhan yang jelas.

"Akhirnya setiap rupiah APBD bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Simak pula :

5 Caleg Muda PSI Lolos ke DPRD DKI, Masih di Bawah 30 Tahun

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jakarta Michael Victor Sianipar memperkirakan partainya bisa memperoleh delapan persen atau sekitar 450-500 ribu suara di Ibu Kota pada pemilihan legislatif 2019. Prediksi itu dilihat dari sejumlah lembaga survei.

Michael optimis, PSI akan mendapat kursi yang tidak sedikit di DPRD DKI. Salah satu kadernya yang diprediksi lolos adalah Idris Ahmad. Namun, dia mengaku masih menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Realistisnya antara 8 sampai 10 kursi," kata dia kepada Tempo, Jumat, 26 April 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

21 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

22 jam lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Tak Akan Tangani Sidang Sengketa Pileg PSI di MK

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tidak akan menangani sengketa Pileg untuk PSI.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

8 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

15 hari lalu

Koordinator GSMKS, simpatisan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo, Edi Tri Wiyanto, memberikan penjelasan tentang adanya indikasi penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, bahkan mengarah kepada praktik politik uang (money politics) mewarnai Pemilu 2024, di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Simpatisan Desak Kaesang Rombak Pengurus PSI Jawa Tengah, Ada Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024

Simpatisan PSI Solo menuding ada penyelewengan hingga kecurangan yang dilakukan sejumlah pihak di internal PSI selama pemilu 2024.


Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

17 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan), dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (kiri) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Sebut Sudah Selayaknya Kadernya Pimpin Jakarta

PKS menyatakan pihaknya tidak kekurangan stok pemimpin berkualitas.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

18 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.