Banjir di Kramat Jati, Warga Bandingkan Kebijakan Anies dan Ahok

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga bertahan di rumahnya saat banjir merendam kawasan kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu, Minggu 28 April 2019. Banjir melanda sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. ANTARA FOTO/David Muharmansyah

    Warga bertahan di rumahnya saat banjir merendam kawasan kelurahan Tanjung Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu, Minggu 28 April 2019. Banjir melanda sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. ANTARA FOTO/David Muharmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Warga RT 05 RW 05 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur berharap pemerintah merealisasikan janjinya untuk membebaskan lahan rumah yang kerap diterjang banjir luapan Kali Ciliwung di kawasan itu. Salah seorang warga setempat, Rubiyanti, 54 tahun, mengatakan sejek Gubernur DKI Jakarta dijabat Anies Baswedan rencana pembebasan lahan sudah tidak terdengar lagi.
     
    "Padahal pas zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menjadi gubernur, kawasan ini mau dibebaskan untuk normalisasi Kali Ciliwung," kata dia saat ditemui di rumahnya.
     
     
    Pada Jumat dinihari, 25 April 2019, rumah Rubiyanti dan puluhan warga lain di sekitarnya diterjang banjir. Air Ciliwung meluap hingga mencapai atap rumahnya. Imbas banjir tersebut, atap dan jendela rumahnya jebol.
     
    Menurut Rubiyanti, banjir yang menerjang kawasan rumahnya hampir sebesar yang terjadi setahun lalu. Ia dan warga lainnya tidak menyangka bahwa dampak banjir tahun ini bisa sampai sebesar tahun kemarin. "Sebab banjir sebesar ini biasanya terjadi lima tahun sekali," kata dia.
     
    Rubiyanti mengatakan banjir yang hingga menenggelamkan rumahnya juga terjadi pada tahun 2013. Menurut dia, hingga empat tahun selanjutnya tidak pernah terjadi banjir besar. "Banjir besar lagi di 2018, karena itu siklus lima tahunan," ujarnya. "Tapi sekarang dua tahun berturut-turut banjir besar."
     
     
    Menurut Rubiyanti, sebagian warga di kawasan rumahnya mau direlokasi. Namun warga tidak mau jika direlokasi ke rumah susun. "Maunya tanah kami dibeli. Dan kami beli lagi di tempat lain yang tidak banjir," kata dia.
     
    Hal senada juga diutarakan warga lainnya, Rista Dewi, 39 tahun. Menurut dia, semua warga mau dipindahkan asal pemerintah membeli lahan yang mereka tempati. "Kalau cuma relokasi di rusun, mending kami tetap tinggal di sini," ujar Rista yang tinggal bersama orang tuanya di bantaran Ciliwung sejak tahun 1980 itu.
     
    Jika tidak jadi membebaskan lahan warga, kata Rista, maka pemerintah semestinya segera melakukan naturalisasi kawasan Ciliwung seperti janji pemerintahan Anies. "Saya belum lihat ada naturalisasi di wilayah ini," kata dia.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.