Cara Anies Atasi Banjir: Kolam Retensi dan Naturalisasi Sungai

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara Taman Piknik di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Taman ini dilengkapi dengan kolam retensi dan bioswale (penyaring polutan) sebagai tempat pengendalian air. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Foto udara Taman Piknik di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Taman ini dilengkapi dengan kolam retensi dan bioswale (penyaring polutan) sebagai tempat pengendalian air. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan salah satu solusi untuk pengendalian banjir di Jakarta adalah dengan membangun lebih banyak kolam-kolam retensi. Kolam ini, kata dia, bisa menahan air yang datang dari hulu.

    "Sehingga air dari hulu bergerak ke Jakarta secara lebih terkontrol," kata Anies di Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

    Baca: Program Naturalisasi Anies, Ini Sungai dan Waduk yang Jadi Target

    Anies pun menjelaskan sumber-sumber penyebab banjir Jakarta. Pertama adalah aliran debit air yang besar dari hulu dan mengalir ke Jakarta.

    Sumber lainnya adalah meningkatnya permukaan air laut hingga melimpas ke daratan. "Lalu yang ketiga adalah terkait dengan banjir akibat hujan di dalam kota," kata dia.

    Baca: Banjir Jakarta, Anies Klaim Naturalisasi Sungai Selesai 2019

    Pada beberapa wilayah di Jakarta, menurut Anies, tanahnya mampu menyerap air. Maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya mau membangun program drainase vertikal untuk tanah-tanah yang bisa menyerap air dengan baik.

    "Sedangkan sungai-sungai yang ada sekarang akan dibangun tempat-tempat dimana ekosistem sungainya dihidupkan kembali," kata Anies. Program ini yang Anies sebut sebagai naturalisasi sungai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.