Minggu, 22 September 2019

Pemindahan Ibu Kota, Bima Arya Sebut Kota Bogor akan Diuntungkan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kedua kiri) dan Dedie A. Rachim (tengah belakang) berjalan saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Balaikota Bogor, Ahad, 21 April 2019. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih menyampaikan pidato pertamanya di Balai Kota Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih 2019-2024 Bima Arya (kedua kiri) dan Dedie A. Rachim (tengah belakang) berjalan saat inagurasi Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Balaikota Bogor, Ahad, 21 April 2019. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor terpilih menyampaikan pidato pertamanya di Balai Kota Bogor. ANTARA/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Bogor - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan pendapatnya soal rencana pemindahan ibu kota bagi wilayahnya. Menurut dia, Kota Bogor akan diuntungkan jika Ibu Kota Indonesia pindah ke luar Pulau Jawa. Sebab, selama ini kota Bogor terdampak karena ibu kota berada di DKI Jakarta.

    "Menurut saya Bogor akan diuntungkan, karena kan sekarang banyak warga Jakarta yang terlibat di pemerintahan ini, memilih Bogor sebagai tempat tinggalnya," kata Bima di Bogor, Jumat, 3 Mei 2019.

    Baca: Rencana Pemindahan Ibu Kota, Anies: Jakarta Tetap Pusat Ekonomi

    Menurut Bima, letak geografis Kota Bogor yang tak jauh dari DKI Jakarta membuat kota hujan mengalami lonjakan penduduk, sedangkan aktivitas pusat pemerintahan sering berimbas ke Kota Bogor karena letaknya yang berdekatan.

    Presiden Jokowi telah menggelar rapat di Istana Negara yang membahas rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar Jawa pada Senin, 29 April lalu. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu turut diundang dalam membahas rencana pemindahan Ibu Kota.

    Bima mengatakan pada forum itu belum muncul nama daerah yang menjadi opsi kuat sebagai Ibu Kota. "Saya lihat belum mengerucut, dari kriteria yang disampaikan, Pak Wakil Presiden menjelaskan tidak ada yang ideal," kata dia.

     Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Ratas itu membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. ANTARA

    Adapun dua pulau yang sempat menjadi pembahasan, yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Tetapi, hal itu dianggap tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan pusat pemerintahan.

    Dalam pembahasan itu, Bima menyebut pulau Sulawesi terkendala oleh "ring of fire" atau cincin api sehingga berpotensi tinggi bencana. Sedangkan pulau Kalimantan dianggap sumber daya airnya tidak mumpuni.

    Baca: Kalteng Siapkan Lahan 300 Ribu Hektare untuk Ibu Kota Baru

    "Kalau cari tengah-tengah, itu antara Kalimantan dan Sulawesi. Tapi, tidak ada yang ideal ketika disusun. Bahkan Pak JK sebetulnya menyampaikan yang realistis adalah yang tidak jauh dari Jakarta," kata Bima.

    Mengenai rencana pemindahan ibu kota itu sendiri, Bima menilai akan membawa dampak positif dalam hal pemerataan pertumbuhan penduduk. Saat ini, menurut dia, pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya jauh berbeda. "Presiden menyampaikan bahwa kalau digeser ke tengah akan menyeimbangkan pertumbuhan penduduk. Menteri Keuangan optimis bisa, karena dananya bukan bersumber dari APBN saja, swasta juga," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe