Bupati Bogor Pastikan Harga Sembako akan Stabil Selama Ramadan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pasar kue subuh di pusat perbelanjaan Blok M, Jakarta,  (23/2). Pelataran pusat pertokoan ini dimanfaatkan pedagang kue kecil menjadi pasar kue subuh. TEMPO/Yosep Arkian

    Suasana pasar kue subuh di pusat perbelanjaan Blok M, Jakarta, (23/2). Pelataran pusat pertokoan ini dimanfaatkan pedagang kue kecil menjadi pasar kue subuh. TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Cibinong, Bogor - Bupati Bogor Ade Yasin memastikan harga sembako di wilayahnya akan stabil menjelang dan selama Ramadan. Ia bahkan meminta masyarakat melapor jika ada pergeseran harga di pasar-pasar Kabupaten Bogor.

    "Jika ada pergeseran harga di pasar terdekat, segera laporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, dan PD Pasar Tohaga akan berkoordinasi melakukan monitoring untuk mengantisipasi lonjakan harga," kata Ade di Cibinong, Sabtu, 4 Mei 2019.

    Baca: Bojonegoro Gelar Pasar Rakyat Selama Ramadan

    Ade juga sempat menggelar rapat koordinasi khusus mengantisipasi lonjakan harga sembako bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Camat se-Kabupaten Bogor pada Kamis, 2 Mei lalu.

    Selain mengantisipasi lonjakan harga, Ade ingin mengantisipasi peredaran makanan tak layak konsumsi seperti makanan kadaluarsa, mengandung formalin atau bahan pengawet, daging gelonggongan, serta ayam tiren.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Ade menginstruksikan Kepala Dinas Perdagangan dan Industri untuk berkoordinasi dengan Satpol PP, PD Pasar Tohaga, serta para Camat untuk melaksanakan pengawasan dan razia ke pasar tradisional, mini market, hingga warung sembako selama Ramadan. "Saya berharap menjelang Ramadan tahun ini, masyarakat bisa nyaman dalam menjalani ibadah puasa," kata Ade.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.