TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menuturkan pemindahan Ibu Kota tak berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan dan aktivitas di Jakarta. Sebab, seluruh aset mulai dari properti, budaya, ekonomi, dan keunikan kuliner Jakarta tidak ikut berpindah ke Ibu Kota baru. Aset-aset tersebut kadung dibangun di Jakarta.
Baca juga: Tinjau Langsung Calon Ibu Kota Baru, Jokowi: Biar Ada Feeling
"Intinya untuk Jakarta tidak akan pengaruh banyak karena uangnya sudah terlalu besar, harga tanahnya sudah terlalu tinggi, dan segala aset budayanya ada di sini," kata Elisa di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Mei 2019.
Dia menambahkan museum dan ikon Jakarta seperti Monumen Nasional (Monas) tak mungkin ikut pindah. Elisa justru khawatir rencana ini bakal memunculkan masalah lain di Ibu Kota baru. Sementara masalah di Jakarta tetap eksis.
Dia menilai, selama bertahun-tahun pemerintah tak terlihat serius apalagi memiliki keinginan untuk memperbaiki Jakarta. Itu artinya, papar Elisa, persoalan di Jakarta tak hilang begitu saja dengan berpindahnya Ibu Kota.
"Kalau sampai pemerintah merasa kesulitan memperbaiki kota Jakarta karena alasan Jakarta banjir dan lainnya, tapi dari bertahun-tahun saya di Jakarta memang tidak pernah ada upaya penyelamatan yang serius," papar dia.
Sebelummya, pemerintah mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Salah satu lokasi yang dilirik adalah Kalimantan Timur. Rencana pemindahan ini hanya aspek pemerintahan.
Dengan begitu, di Ibu Kota baru bakal terbentuk kota pemerintahan yang akan diisi kementerian dan lembaga, MPR, DPR, DPD, kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional di Indonesia.
Baca juga: UGM: Ibu Kota Baru Jangan Rawan Konflik Penduduk Asli-Pendatang
Lembaga yang tetap berada di Jakarta yaitu lembaga yang berkaitan dengan jasa keuangan, perdagangan, dan industri. Misalnya, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pemindahan ini dinilai untuk menciptakan pemerataan penduduk dan ekonomi. Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi telah memerintahkan kementerian terkait agar membuat kajian rencana pemindahan Ibu Kota.