TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan PT Lyonnaise Jaya atau Palyja tak kooperatif bahkan tak menunjukkan itikad yang baik dalam proses penghentian swastanisasi air di Jakarta. Tindakan perusahaan swasta itu, menurut dia, membuat pembahasan penghentian swastanisasi air dengan Palyja mandek.
"Palyja tidak kooperatif dan itikad untuk bertanggungjawab atas penyediaan air warga Jakarta tidak muncul di situ," ujar Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. "Palyja meeting aja susah."
Baca Juga:
Baca: Anies Ambil Alih Pengelolaan Air di Jakarta, Palyja Bilang Begini
Menurut Anies, sikap kooperatif justru datang dari PT Aetra Air Jakarta. perusahaan operator air bersih lainnya. Aetra bahkan sudah menyetujui head of agreement (HoA) dengan PD PAM JAYA.
Dia menyatakan sikap tak kooperatif Palyja akan dicatat oleh masyarakat sebagai perusahaan yang tak mau bertanggung jawab dan membantu agar orang miskin di Jakarta memiliki akses air bersih. "Kalau terhambat perusahaan swasta seperti ini, ya ini masalah."
Proses pengambilalihan pengelolaan air dari swasta sudah dilakukan sejak 11 Februari 2019. Saat itu, Gubernur Anies mengumumkan DKI akan menyetop swastanisasi air menggunakan rekomendasi dari Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum setelah mengkaji selama sekitar enam bulan.
Rekomendasi tersebut adalah status quo/membiarkan kontrak selesai sampai dengan waktu berakhirnya yaitu 2023, pemutusan kontrak kerja sama saat ini juga, dan pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.
Lihat juga: Soal Swastanisasi Air, Anies Diminta Beberkan Hasil Kajian Timnya
Menurut Anies, DKI mengambil rekomendasi yang terakhir, yakni pengambilalihan melalui tindakan perdata. Sebagai langkah awal ia meminta Dirut PAM JAYA Bambang Hernowo untuk membuat HoA. Namun, selang tiga bulan setelah diumumkan baru Aetra yang menyepakati empat poin HoA yang diajukan oleh PAM JAYA. Sedangkan Palyja belum memberikan titik terang.
M. JULNIS FIRMANSYAH
