Rekap Suara Jaksel Sebabkan 4 Parpol Walk Out, Ini Penjelasan KPU

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Agus Sudono menjawab aksi walk out yang dilakukan sejumlah saksi dari partai politik dari rapat pleno KPU DKI hari ini, Jumat 10 Mei 2019. Seluruhnya ada empat parpol meninggalkan ruangan karena menganggap ada kejanggalan dalam data penghitungan suara di Jakarta Selatan. 

    Baca berita sebelumnya:
    Pleno KPU DKI Hari Kedua, Empat Parpol Walk Out

    Agus mengungkapkan, Partai Hanura--satu dari empat parpol walkout hari ini--memang pernah mengajukan keberatan atas penghitungan suara di tingkat kota. Menurut Agus, keberatan itu disampaikan di hari terakhir rapat pleno KPU Jakarta Selatan dua hari lalu.

    Sayangnya, Hanura tak dapat menunjukkan bukti otentik yang memperkuat keberatannya itu. "Sampai hari terakhir tidak ada keberatan kecuali dari Hanura dan itu di ujung tanpa disertai bukti hanya ditulis dan disampaikan," kata Agus di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei 2019.

    Menurut Agus, KPU telah memberi kesempatan kepada saksi dari Hanura untuk membuka bukti-bukti bila ada data suara yang berbeda. Namun, Agus menambahkan, saksi hanya mengisi formulir keberatan atau disebut DB2.

    Baca:
    Walk Out Saksi Gerindra Warnai Rapat Pleno KPU DKI Hari Pertama

    Hanura kembali menyuarakan protesnya dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi DKI Jakarta hari ini. Saksi Hanura, M. Rusydi Arif, memaparkan dua kejanggalan.

    Kejanggalan pertama sehubungan dengan penggelembungan suara. Menurut Rusydi, saksi PKS menemukan ada suara pribadi calon legislatif yang justru ditarik menjadi suara partai.

    Keanehan kedua, banyaknya formulir C1 yang kosong. Meski kolom perhitungan suara dalam formulir C1 tak terisi, tapi tertulis jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb). Tak hanya itu, Rusydi menyebut, formulir C1 juga ditandatangani oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi partai.

    Baca:
    Pernah Viral Presiden Jaksel, Ini Rekapitulasi Suara Prabowo Versi KPU DKI

    "Saya minta buka data itu, saya dijebak oleh teman-teman di atas ini (KPU DKI) sebenarnya. Saya dijebak dalam pengertian saya diminta untuk buka data dengan harapan bahwa kita akan buka-bukaan di forum, tapi ternyata kan tidak, (keberatan) malah ditolak," kata dia.

    Karena itulah, Hanura memutuskan walk out dari rapat pleno DKI hari ini. Awalnya, saksi dari Hanura dan PPP yang berjalan keluar dari ruang rapat. Menyusul kemudian PKS dan Partai Perindo ikut-ikutan walk out. Alasannya sama, yakni rekapitulasi suara KPU DKI tak sama dengan data internal partai.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 4 Tips Aman Dalam Lift saat Pandemi Covid-19

    Lift sangat membantu aktifitas sehari-hari di kantor. Namun di tengah pandemi Covid-19, penggunaan lift harus lebih diperhatikan.