Anies Beri Ancaman Baru Pengembang Apartemen Bandel

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi apartemen. ANTARA/Andika Wahyu

    Ilustrasi apartemen. ANTARA/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji menindak tegas pengurus perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) berbadan hukum yang bandel karena mengabaikan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 soal Pengelolaan Rumah Susun Milik. 

    BacaAniesApartemen Selama Ini Seperti Hukum Rimba

    "Kami akan beri sanksi, jelas di dalam aturan itu. Pemprov DKI akan kita laksanakan," ujar Anies di Gedung PKK Melati Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Mei 2019.

    Dalam pergub itu, P3SRS yang anggotanya masih dipegang oleh pengembang atau pengelola wajib menyerahkannya kepada penghuni apartemen atau rusun. Sanksinya tertera di dalam pergub, mulai dari pemberian teguran dan pemanggilan hingga pencabutan akta pengesahan badan hukum P3SRS.

    Anies telah memberikan tenggat waktu kepada para pengembang dan pengelola, untuk mematuhi aturan sebelum akhir Maret 2019. Namun hingga Mei lalu baru enam dari 195 pengembang yang menyerahkan pengelolaan apartemen atau rusun kepada pemilik.

    Kisruh terjadi di banyak apartemen karena kepengurusan P3SRS didominasi pengembang atau pengelola yang terafiliasi dengan pengembang. Pengurus P3SRS kerap membuat aturan secara sepihak yang memberatkan penghuni, seperti biaya pengelolaan lingkungan dan pelayanan di apartemen.

    LihatDi Apartemen Lavande, Anies Tantang Pengembang

    Konflik akibat pengelolaan oleh P3SRS buatan pengembang antara lain terjadi di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuninya mengadukan pengelola apartemen, PT Prima Buana Internusa, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2017. Mereka pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal dugaan penggelembungan biaya listrik dan air oleh pengelola. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memenangkan gugatan para penghuni apartemen tersebut.

    Gubernur Anies mengatakan konflik yang kerap muncul itu mengakibatkan masyarakat takut tinggal di hunian vertikal. Padahal, hunian vertikal adalah kebutuhan di kota besar seperti Jakarta.  "Banyak yang tidak merekomendasikan tinggal di rumah susun. Nah, Pemprov DKI berkepentingan membuat orang puas tinggal di ruusn sehingga makin banyak orang mau," ujar Anies.

    M. JULNIS FIRMANSYAH 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.