4 Partai Walk Out di Pleno Rekapitulasi DKI, KPU: Tidak Berdampak

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah saksi menyaksikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Rapat ini dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Komisioner Bawaslu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah saksi menyaksikan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019. Rapat ini dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Komisioner Bawaslu. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengatakan aksi walk out empat partai dari rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei lalu. Keempatnya adalah PKS, PPP, Hanura, dan Perindo.

    "Walk out kemarin tidak berdampak terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroo, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.

    Baca: Pleno Rekapitulasi Suara di Depok, Prabowo Ungguli Jokowi

    Betty menuturkan aksi walk out saat itu terjadi karena saksi dari PKS melihat ada perbedaan data di Jakarta Selatan atas perolehan suara di tingkat DPRD yang tidak semuanya. Namun, Bawaslu meminta agar terus dilanjutkan. "Sebab, data yang mau diadu tidak ada," ujarnya.

    Data yang dimiliki KPU dan Bawaslu, kata Betty, sama terkait hasil dari rekap di Jakarta Selatan. Sedangkan, saksi yang memprotes data dari PKS tidak membawa bukti data yang dipermasalahkan, yakni DB1 atau hasil rekapitulasi suara tingkat kota

    "Mereka hanya memiliki data internal di Excel. Kami bekerja prosedural kalau formulir DB-nya bermasalah, maka bisa dibuka di tingkat di bawahnya, itu formulir DA. Itu enggak ada," kata Betty. "Di provinsi kalau dianggap bermasalah yang akan dibuka formulir DB-nya."

    Baca: Skors Pleno Karena Protes, Ketua KPU DKI: Data Dijawab Pakai Data

    Awalnya, PKS dan Hanura memprotes hasil rekapitulasi suara tingkat kota alias DB1 yang dipaparkan KPU DKI tak sesuai dengan data internal partai. Rekapitulasi suara yang dimaksud fokus pada perolehan di daerah pemilihan atau dapil Jakarta Selatan.

    Saksi dari PKS, Agung Setiharso meminta untuk dilakukan pengecekan data. Dia mendapati selisih cukup besar antara catatan KPU DKI dengan data internal PKS.

    Agung lalu mempertanyakan apakah saksi partai berhak mengajukan koreksi dalam rapat pleno terbuka. "Kalau berhak mari kita koreksi sama-sama di forum ini. Kalau forum tidak dihasilkan kata sepakat dan tidak bisa koreksi akan kami teruskan ke tingkat lebih tinggi," kata Agung saat rapat pleno berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. Selain PKS dan Hanura, PPP dan Perindo ikut walk out dari pleno rekapitulasi suara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.