Alasan Gerindra Minta KPU DKI Hitung Ulang Suara Caleg DPRD

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Saksi dari Partai Gerindra, Syarif, meminta KPU DKI Jakarta menghitung ulang pemungutan suara untuk DPRD Dapil 2 Jakarta Utara, khususnya Kecamatan Cilincing dan Koja. Menurut Syarif, pihaknya menemukan dugaan penggelembungan suara di dua kecamatan itu.

    "Gerindra kehilangan empat ribu suara," kata Syarif saat dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2019.

    Baca: Politikus Gerindra Minta Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo

    Permintaan itu disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2019 tingkat DKI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Ahad malam, 12 Mei 2019. Syarif mengaku sudah melaporkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara pada Jumat malam, 10 Mei lalu.

    Wakil Ketua DPD Gerindra DKI ini meminta Bawaslu Jakut segera menindaklanjuti laporan tersebut. Hal tersebut mengingat masih banyak masalah rekapitulasi di Cilincing dan Koja.

    Baca: Walk Out Saksi Gerindra Warnai Rapat Pleno KPU DKI Hari Pertama

    Syarif mengatakan sudah memiliki bukti berupa hasil rekapitulasi formulir C1. "Masih ada waktu untuk memperbaiki atau menyandingi dengan data-data yang kami punya," kata dia.

    Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos mengatakan masalah yang disampaikan Syarif tak bisa dibahas dalam rapat pleno. Menurut dia, protes dari peserta pemilu dapat diajukan dengan mengisi formulir keberatan atau disebut DB2.

    Lagipula, informasi yang diperoleh Betty, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilincing sudah menyelesaikan komplain itu. "Setahu saya Cilincing dan Koja juga sudah buka kotak untuk penghitungan ulang," kata Betty.

    Dalam rapat pleno DKI pada Ahad malam, Betty tetap melanjutkan penghitungan suara untuk kota Jakarta Utara. Dia pun mengesahkan rekapitulasi calon legislatif DPRD DKI tanpa menghitung ulang surat suara seperti permohonan Syarif.

    Gerindra sendiri mendapat suara sah partai dan caleg DPRD sebanyak 68.883 untuk Dapil 2 Jakut. Suara Gerindra terbanyak kedua setelah PDIP dengan total 108.296 suara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.