TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum PT Buana Permata Hijau Damianus Renjaan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan pembangunan Stadion BMW atau Jakarta International Stadium (JIS).
Baca: Nasib Stadion BMW Terancam, PT Buana Permata Menang Gugatan
Menurut Damianus, lahan Taman BMW yang akan menjadi lokasi Stadion Persija Jakarta adalah milik PT Buana Permata Hijau, bukan Pemprov DKI. Pernyataan itu disampaikan Damianus usai majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta mengabulkan gugatan kliennya.
"Kita minta agar Gubernur Anies menghentikan pembangunan di sana karena sertifikatnya sudah terbukti cacat. Artinya, segala tindakan di sana, kalau tetap dilaksanakan berarti melawan hukum," ujar Damianus, Selasa, 14 Mei 2019.
Damianus mengatakan, putusan majelis hakim dalam perkara nomor Nomor 282/G/2018/PTUN-JKT itu mengartikan lahan BMW merupakan milik PT Buana Permata Hijau.
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua sertipikat hak pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di Taman BMW. Dalam kasus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut menjadi tergugat intervensi.
Suasana sidang putusan sengketa penerbitan dua sertipikat hak pakai (SHP) Taman BMW oleh penggugat PT Buana Permata Hijau di PTUN DKI Jakarta, Senin, 14 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
"Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat," ucap hakim Susilowati Siahaan membacakan putusan di PTUN Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Susilowati juga membatalkan dua SHP yan diterbitan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara bernomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah RI Cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 18 Agustus 2017. Sertipikat 314 memiliki luas 29.256 meter persegi dan SHP 315 seluas 66.199 meter persegi.
Dalam pertimbangan hakim, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dinilai tidak cermat dalam menerbitkan dua SHP tersebut. Hakim Edi Septa Surhaza mengatakan, sertipikat dikeluarkan saat persidangan konsinyasi sengketa lahan BMW di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berlangsung.
"Masih sedang berjalan dan baru diputus pada 7 September 2017 sedangkan objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 18 Agustus 2017," kata Edi Septa.
Edi menyatakan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara cacat yuridis secara prosedur dan substansi dalam mengeluarkan SHP. Secara subtansi, ujar Edi, sertipikat tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam Kepres itu, pembangunan untuk kepentingan umum di antaranya adalah untuk jalan, saluran pembuangan air, waduk bendungan, saluran irigasi, rumah sakit, bandar udara, dan sarana pendidikan. Sedangkan menurut Edi, Badan Pengawas Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan (BP3L) Sunter DKI menggunakan uang konsinyasi untuk pembangunan prasarana taman kota berupa Taman BMW.
"Sedangkan prasarana umum taman kota tidak termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum," kata dia.
Selain itu, SHP juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Negara. Menurut Edi, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak boleh mengeluarkan SHP lebih dua hektare untuk lahan pertanian dan tidak boleh lebih dari dua ribu meter persegi untuk lahan non pertanian.
Dua sertipikat itu diketahui berada di lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) bagi Persija Jakarta. "Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tidak berwenang secara materil dalam menerbitkan kedua objek sengketa," ujar Edi.
Baca: Groundbreaking Stadion BMW, Begini Pesan Anies untuk Penggunanya
Meski lahan Taman BMW masih dalam sengketa, Gubernur DKI Jakarta Anies melaksanakan peletakan batu pertama stadion BMW pada 14 Maret 2019. Anies mengatakan, stadion markas klub Persija Jakarta itu akan memiliki fasilitas standar dunia.
