TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini diberikan dalam rapat paripurna DPRD DKI yang dihadiri Gubernur Anies Baswedan, Rabu 15 Mei 2019.
Baca:
Tanpa Wagub, Anies Optimistis DKI Bisa Raih Opini WTP
"Dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil mempertahankan Opini WTP yang telah diperoleh tahun sebelumnya," ujar Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI.
Bahrullah menjelaskan, Opini WTP diberikan berdasarkan empat penilaian. Keempatnya adalah penerapan standar akutansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan, efektivitas sistem internal, dan pengungkapan yang cukup.
Meskipun mendapatkan Opini WTP, Bahrullah mengatakan tak bisa menjadi jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah bebas dari fraud atau tindakan kecurangan. "Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan," ujar Bahrullah.
Baca:
Anies Sebut Opini WTP untuk DKI Berkah Ramadan
Pada 2018, Pemprov DKI juga meraih WTP untuk LKPD 2017. WTP tersebut menjadi yang pertama kali didapat DKI setelah empat tahun absen atas opini tersebut.
Saat itu, pengelolaan keuangan di Pemprov DKI masih terbagi oleh tiga gubernur, yakni Anies Baswedan, Djarot Syaiful Hidayat, dan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Untuk LKPD 2018, pengelolaan keuangan sepenuhnya oleh Anies.
Baca:
Ahok Soal Audit BPK ke Dewan: Mau Nyari Ribut sama Saya?
"Ini bukan akhir, tapi awal pengelolaan tata keuangan yang akutanbilitas dan transparan di Pemprov DKI," ujar Anies menyikapi perolehan dari BPK tersebut. Dia berharap perolehan Opini WTP ini menjadi modal untuk jajarannya bekerja lebih keras.
