TEMPO.CO, Bogor – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan bahwa pemerintah pusat menyediakan anggaran khusus modal usaha bagi penyandang disabilitas yang ingin memiliki usaha sendiri. Agus menyampaikannya ketika meninjau Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Rabu, 15 Mei 2019.
“Dibidang apapun yang dianggap sesuai dengan kemampuan, kami sediakan program KUBE (kelompok usaha bersama) bagi kelompok dan UEB (usaha ekonomi produktif) bagi individu,” ujarnya.
Baca: Anies Baswedan Janjikan Penyandang Disabilitas Jadi Pegawai DKI
Menurut Agus, modal usaha yang bukan dari APBN tersebut diberikan sebesar Rp 5 juta bagi UEB dan Rp 20 juta untuk KUBE. Seluruhnya hibah, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Namun, akan diberikan pendampingan bagi diabilitas yang menjalankan usaha. "Pendamping itu agar usaha yang mereka pilih bisa sukses."
Dia pun menjelaskan syarat untuk mendapatkan modal usaha itu adalah penyandang disabilitas harus masuk dalam Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa selama kurang lebih 6 bulan. Di Balai Besar mereka akan dilatih tujuh bidang, yakni komputer, call center, elektronik, jahit menjahit, design grafis, otomotif, dan logam.
Kementerian Sosial juga menjamin para penyandang disabilitas dapat diterima bekerja di industri dengan keterampilan yang telah dilatih dalam balai tersebut. “Kami optimis bahwa kemampuan mereka ketika keluar dari Balai ini,"
Agus mengungkapkan, dari total 1.400 siswa disabilitas yang dilatih oleh Balai Besar pada 2018, sebanyak 700 di antaranya telah bekerja di industri dan sebagian lainnya membuka usaha sendiri.
Baca juga: Kelompok Disabilitas Datangi Anies Baswedan, Curhat Soal Parkir
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor mencatat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor mencapai 7358 orang. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani, mengatakan jumlah penyandang disabilitas berbanding terbalik dengan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Bogor yang hanya enam sekolah. "Dengan rincian satu sekolah negeri lima sekolah swasta,” kata Ujang kepada Tempo, Rabu 15 Mei 2019.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
