DKI akan Buatkan Rusun untuk Warga Kebakaran Kampung Bandan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi RW 05 Kampung Bandan, Jakarta Utara satu hari pasca kebakaran, Ahad, 12 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    Kondisi RW 05 Kampung Bandan, Jakarta Utara satu hari pasca kebakaran, Ahad, 12 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah susun dan shelter di lokasi terbakarnya perkampungan warga Kampung Bandan, Jakarta Utara. Saat ini, Pemprov DKI melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) tengah melakukan pengukuran dan pemetaan di wilayah tersebut.

    "(Pemetaan dan pengukuran) agar bisa dilakukan perencanaan untuk pembangunan shelter dan rusunnya," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Kamis, 16 Mei 2019.

    Baca: Anies Klaim Dapat Izin PT KAI Bangun Rusun di Kampung Bandan

    Kelik mengatakan antara PT Kereta Api Indonesia dengan DKI telah setuju untuk bekerja sama membangun rusun tersebut. Kesepakatan itu dihasilkan saat Rapat Pimpinan Gubernur beberapa waktu lalu. Saat ini, poin-poin kerja sama itu tengah dipelajari Biro Tata Pemerintahan.

    Lebih lanjut, Kelik mengatakan rusun itu merupakan solusi jangka panjang untuk warga korban kebakaran Kampung Bandan. "Agar mereka tidak dipindah keluar dari Kampung Bandan," ujarnya.

    Pada Sabtu, 11 Mei 2019 kebakaran melanda RW 05 Kampung Bandan, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Si jago merah menghanguskan sekitar 450 rumah. Akibatnya, sekitar 400 kepala keluarga atau sekitar 3.500 jiwa menjadi korban terdampak kebakaran. Total api melahap tiga RT di sana, yaitu RT 11, 12 dan 13.

    Baca: DKI Bangun Rumah Shelter Kebakaran Kampung Bandan, Lokasinya?

    Seorang warga terdampak kebakaran Warti, 42 tahun berharap pemerintah DKI mengizinkannya untuk membangun rumah kembali di lokasi itu. Dia tidak ingin dipindahkan ke rumah susun. "Kita kan punya anak sekolah di sini, kalau dipindah bingung lagi," kata dia.

    Ketua RW 05 Muhammad Darta juga meminta kepastian yang sama. Menurut dia, tanah tersebut merupakan milik warga. "Memang statusnya HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Tapi kita kan punya SPPT (Surat Perjanjian Penggunaan Tanah)," kata dia.

    Usai insiden itu dan mengunjungi warga setempat, Anies mengatakan akan bicara dengan PT KAI pada Senin atau Selasa lalu. Dari komunikasi itu, Anies menjanjikan langkah berikutnya untuk warga korban kebakaran Kampung Bandan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.