Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Investigasi Kematian 8 Petugas KPPS di Tangerang

image-gnews
Komisioner Komnas HAM Amirudin bersama tim melakukan investigasi kematian  delapan petugas KPPS dan Linmas di Kabupaten Tangerang terkait Pemilu 2019, Jumat, 17 Mei 2019. Tempo/Ayu Cipta
Komisioner Komnas HAM Amirudin bersama tim melakukan investigasi kematian delapan petugas KPPS dan Linmas di Kabupaten Tangerang terkait Pemilu 2019, Jumat, 17 Mei 2019. Tempo/Ayu Cipta
Iklan

TEMPO CO, Tangerang - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini, Jumat, 17 Mei 2019, menurunkan tim investigasi kematian sebanyak delapan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Tangerang.

Tim terdiri Komisioner Amirudin didampingi dua staf, Wahyu Pratama Tamba dan Slamet Widodo. Mereka bertemu dan menggali riwayat kematian dari keluarga para petugas KPPK yang wafat tersebut. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Jalan Baru Pemda, Tigaraksa.

BacaPetugas KPPS Meninggal, KPU se-DKI Jakarta Gelar Salat Gaib

"Kehadiran keluarga itu untuk menggali lebih jauh bagaimana sebelum korban meninggal apakah ada riwayat penyakit," kata Amirudin.

Amirudin mengatakan tim mendalami informasi kematian petugas KPPS di lima provinsi dengan mengambil sampel kematian terbanyak, di antaranya di Kabupaten Tangerang. Lima provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB.

Di Provinsi Banten, selain delapan meninggal di Kabupaten Tangerang, terdata dua petugas KPPS dari Kota Serang dan lima dari Kabupaten Serang juga meninggal di tengah perhelatan Pemilu 2019 pada 17 April lalu. Komnas HAM, menurut Amirudin, akan mengumumkan hasil investigasi ini pada 21 April 2019 di Kantor Komans HAM, Jakarta.

Dua menuturkan bahwa tujuh keluarga petugas KPPS yang wafat hadir di KPU. Informasi dari keluarga petugas KPPS sangat penting agar Komnas HAM bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia menerangkan bahwa kematian para petugas KPPS dan Linmas beragam waktunya, ada yang pada hari pencoblosan atau dua pekan setelahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Supaya masyarakat  tahu apa yang terjadi sesungguhnya, jadi bukan kata orang atau berdasarkan rumor," ucapnya.

Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Divisi SDM, Sosialisasi, dan Partisipasi Masyarakat, Imron Mahrus, mengatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan Komnas HAM dan keluarga petugas Pemilu 2019 yang meninggal. "Delapan orang yang meninggal terdiri lima orang Linmas dan tiga petugas KPPS," kata Mahrus.

Baca jugaBaru 1 Petugas KPPS Gugur di Bogor yang Dapat Santunan

Salah satu petugas KPPS yang wafat adalah Subur, 63 tahun, warga Desa Cibogo Kecamatan Cisauk. Dia wafat pada 18 April sekitar pukul 20.00 WIB atau sehari setelah coblosan. Subur, yang juga ketua RT, meninggalkan seorang istri, lima anak, dan enam cucu.

Menurut Samsul, putra almarhum Subur, sebeluk wafat ayahnya minum kopi dan jamu sebelum terjatuh jatuh. "Ayah saya tidak memiliki riwayat penyakit. Dia terjatuh sepulang dari rumah tetangga," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

1 hari lalu

Polisi mengevakuasi jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta-CIkampek KM 58, Karawang Timur, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Kecelakaan yang  melibatkan tiga kendaraan yaitu Bus Primajasa, Grand Max dan Daihatsu Terios tersebut mengakibatkan 12 orang tewas. ANTARA/Awaludin
Kecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50

Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu


Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

4 hari lalu

Front Mahasiswa Anti Kekerasan Papua menggelar Aksi didepan gedung Komnas HAM RI, di Jakrta, Jumat 3 Maret 2023. Aksi ini sebagai bentuk Solidaritas rakyat Papua Wamena terhadap Pelanggaran HAM yang di perbuat oleh TNI/POLRI dan menuntut usut penembakan di Wamena yang mengakibatkan 9 orang meninggal. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum


Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

4 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Begini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua

Apa kata Komnas HAM soal OPM?


Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

6 hari lalu

Panglima TPNPB KODAP XXXVI Oktahin Brigadir Jenderal Enos Awolmabin memberi keterangan perihal Jeffrey Pagawak Bomanak bukan pimpinan OPM. Foto: TPNPB-OPM
Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

6 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

10 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

11 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

12 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Bahas Sengketa Lahan Imbas Proyek IKN, Komnas HAM Temui Otorita hingga Badan Bank Tanah

Komnas HAM minta penjelasan ihwal surat peringatan Otorita IKN terhadap masyarakat Desa Pemaluan untuk membongkar pemukimannya.


Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

13 hari lalu

Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku


Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

14 hari lalu

Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin

BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.