MUI Kota Bekasi Serukan Tolak People Power

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual kaos

    Penjual kaos "people power" mencoba meraup berkah di antara demo massa PA 212, GNPF dan FPI di Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat 10 Mei 2019 /TEMPO-TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Bekasi - Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi menyerukan penolakan terhadap aksi people power menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden pada 22 Mei mendatang di Kantor KPU RI, Jakarta. Seruan tersebut setelah lembaga ini menggelar pertemuan dengan para ulama di Masjid Agung Al Barkah, Bekasi Selatan pada Jumat pagi.

    "MUI menolak tegas people power atau cara-cara inkonstitusional," kata Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Sukandar Gozali usai menggelar pertemuan, Jumat, 17 Mei 2019.

    Baca: Bupati Bogor Minta Masyarakat Tak Terlibat People Power

    Lembaganya mengimbau masyarakat Kota Bekasi tak ikut-ikutan melakukan aksi people power yang diisukan akan digelar di Jakarta. Sebab, menurut dia, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat karena sudah ada lembaga yang menangani hasil pemilihan umum. "Serahkan semua kepada KPU, kalau tidak puas bisa menempuh jalur hukum," kata Sukandar.

    Aksi people power itu disebut akan digelar di KPU tepat pada 22 Mei 2019 bersamaan dengan pengumuman hasil pilpres. Seruan people power sempat disampaikan oleh sejumlah tokoh dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang menduga ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu.

    Menurut Sukandar, penyampaian pendapat memang dilindungi oleh undang-undang, namun jika penyampaian pendapat dengan mengumpulkan massa lalu berujung pada makar, maka hal itu tak dibenarkan. "Jangan sampai judulnya demo menyampaikan pendapat tapi praktiknya keluar dari judul tadi, tindakan makar," kata dia.

    Baca: Pengamat: Penggaungan People Power Hanya Bentuk Kegenitan Politik

    Sukandar meminta tokoh agama, para ulama maupun pimpinan pesantren agar bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat luas agar suasana tetap tercipta damai dan kondusif. "Inti poin yang penting yuk kita menjaga persatuan dan kesatuan. Jaga ukhuwah islamiyah, basyariah (persaudaraan), wathoniyah (kebangsaan)," ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat Ahmad Sidik mengatakan pengurus masjid-masjid harus bisa mengantisipasi ajakan people power melalui masjid. Apalagi di bulan Ramadan ini, masjid semestinya dipakai untuk fokus beribadah. "Kita jaga dengan baik kesucian masjid maupun tempat ibadah, apalagi seruan people power," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.